Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz mendapatkan sejumlah keluhan dari warga Jakarta terkait penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Jakarta. Pihaknya pun sudah mengomunikasikan hal itu dengan Plt Sekda DKI Jakarta Sri Haryati agar ada perbaikan.
Keluhan dari warga salah satunya adalah jumlah penerima bansos yang berkurang. Adapun keluhan BST itu merupakan BST yang sumber dananya dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang mekanismenya melalui PT. Pos Indonesia.
"Ya, saat ini, banyak pengaduan masyarakat terkait BST, dari jumlah penerimanya yang berkurang dan lain-lain. Saya sudah komunikasikan dengan Plt Sekda, semoga bisa segera ditindaklanjuti," kata Abdul kepada Media Indonesia, Jumat (15/1).
Baca juga: Tenaga Medis RSUD Koja Mulai Divaksin
Hal yang serupa diutarakan Sekretaris Jenderal Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Moehammad.
Menurutnya, warga yang tahun sebelumnya mendapatkan bansos sembako, saat ini belum ada informasi terdaftat sebagai penerima BST. Sementara saat penyaluran BST yang sudah berjalan, mereka belum mendapatkan bansos tunai ini.
"Banyak warga yang pada 2020 terdaftar menerima bansos sembako, tahun ini, tidak menerima BST," kata Dika.
Dika juga menyebut, warga yang tidak dapat BST ini adalah warga terdampak pandemi yang memang berhak menerima bantuan.
Untuk itu, pihaknya masih akan memantau distribusi BST hingga akhir Januari ini.
Sebagai informasi, BST akan diberikan selama 4 bulan ke depan dengan besaran Rp300 ribu per bulannya.
"Yah masih berhak (mereka terdampak covid-19). Tapi kami masih menunggu hasil pemantaun penyaluran dari Bank DKI, mengingat saat ini baru dari kantor pos," pungkasnya. (OL-1)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved