Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
KETUA Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz mendapatkan sejumlah keluhan dari warga Jakarta terkait penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Jakarta. Pihaknya pun sudah mengomunikasikan hal itu dengan Plt Sekda DKI Jakarta Sri Haryati agar ada perbaikan.
Keluhan dari warga salah satunya adalah jumlah penerima bansos yang berkurang. Adapun keluhan BST itu merupakan BST yang sumber dananya dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang mekanismenya melalui PT. Pos Indonesia.
"Ya, saat ini, banyak pengaduan masyarakat terkait BST, dari jumlah penerimanya yang berkurang dan lain-lain. Saya sudah komunikasikan dengan Plt Sekda, semoga bisa segera ditindaklanjuti," kata Abdul kepada Media Indonesia, Jumat (15/1).
Baca juga: Tenaga Medis RSUD Koja Mulai Divaksin
Hal yang serupa diutarakan Sekretaris Jenderal Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Moehammad.
Menurutnya, warga yang tahun sebelumnya mendapatkan bansos sembako, saat ini belum ada informasi terdaftat sebagai penerima BST. Sementara saat penyaluran BST yang sudah berjalan, mereka belum mendapatkan bansos tunai ini.
"Banyak warga yang pada 2020 terdaftar menerima bansos sembako, tahun ini, tidak menerima BST," kata Dika.
Dika juga menyebut, warga yang tidak dapat BST ini adalah warga terdampak pandemi yang memang berhak menerima bantuan.
Untuk itu, pihaknya masih akan memantau distribusi BST hingga akhir Januari ini.
Sebagai informasi, BST akan diberikan selama 4 bulan ke depan dengan besaran Rp300 ribu per bulannya.
"Yah masih berhak (mereka terdampak covid-19). Tapi kami masih menunggu hasil pemantaun penyaluran dari Bank DKI, mengingat saat ini baru dari kantor pos," pungkasnya. (OL-1)
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved