Headline

Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.

Fokus

Pasukan Putih menyasar pasien dengan ketergantungan berat

DPRD DKI Keluhkan PPKM yang Masih Longgar

Hilda Julaika
14/1/2021 10:29
DPRD DKI Keluhkan PPKM yang Masih Longgar
Polisi berjaga di depan Jalan Pintu Besar Utara yang ditutup di kawasan Kota Tua, Jakarta. Sejumlah akses ke Kota Tua ditutup selama PPKM.(ANTARA/Hafidz Mubarak A)

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jakarta belum tegas. Menurutnya, masih ada sejumlah kelonggaran aktivitas. Padahal, kasus harian covid-19 di Jakarta sudah tembus 3 ribuan kasus per hari, Rabu (13/1).

"Keputusan pemerintah Pusat dan Daerah di Pulau Jawa untuk memberlakukan PPKM harusnya dilakukan serius dan ketat. Kegagalan penerapannya akan membuat masyarakat jadi korban," kata Gilbert kepada Media Indonesia, Kamis (14/1).

Karenanya, Gilbert meminta aktivitas masyarakat dihentikan seperti saat awal penerapan PSBB.

Baca juga: Gunakan Bansos secara Bijak

Menurutnya, dengan menghentikan kegiatan di tempat hiburan selama 2 pekan, seperti yang dilakukan negara-negara Eropa, selama Natal dan Tahun Baru akan berdampak pada penekanan kasus covid-19.

"Pusat pembelanjaan diawasi ketat. Semua kerumunan dibubarkan. Masyarakat yang duduk-duduk lebih dari 2 orang dibubarkan," imbuhnya.

Gilbert mendorong masyarakat jangan sampai kehilangan kepercayaan kepada Pemprov DKI. Karena kebijakan penanggulangan covid-19 yang dinilainya setengah-setengah ini.

"Masyarakat jangan sampai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah mengatasi pandemi ini," pungkasnya. (OL-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik