Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
POLISI akan mendalami kasus dugaan tindak pidana pornografi atau prostitusi melalui media sosial oleh anggota Komisi I DPR Fadli Zon.
"Sampai saat ini laporan polisi yang dilaporkan pada 8 Januari oleh saudara Aby Febriyanto Dunggio masih didalami," ucap Kabag Penum Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (13/1).
Selanjutnya, kata Ahmad, penyidik akan mempelajari kasus tersebut dan akan memanggil pelapor sebagai saksi.
"Setelah melakukan pendalaman, akan memanggil saksi. Saksi pertama adalah saudara pekapor sendiri," ungkapnya.
Ahmad menuturkab bahwa pemeriksaan akan dilakukan penyidik Direktorat Siber (Ditsiber) Bareskrim Polri.
Baca juga : Pencuri Nekad Beraksi di Ruang Isolasi Covid-19 RSUD Cileungsi
"Kasus ini masih didalami penyidik di Ditsiber Polri," ucapnya.
Adapun kasus like konten porno yang dialami Fadli Zon dilaporkan oleh Aby Febrianto Dunggio, Jumat (8/1).
Fadli dilaporkan ke polisi karena telah memberikan like di situs berbau pornografi di media sosial Twitter pribadinya pada Kamis (7/1).
Menurutnya, sebagai wakil rakyat, pasti aktivitas media sosial Fadli disorot masyarakat. "Dengan cara dia like secara enggak langsung ikut mendistribusikan video porno itu," pungkasnya. (OL-2)
Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan Mei 1998, Nursyahbani Katjasungkana dan Komnas Perempuan menanggapi pernyataan Fadli Zon soal pemerkosaan massal.
Proyek penyusunan ulang sejarah Indonesia ini sangat problematik dan potensial digunakan oleh rezim penguasa untuk merekayasa dan membelokkan sejarah sesuai dengan kepentingan rezim.
Sebanyak 52 korban pemerkosaan, 14 pemerkosaan disertai penganiayaan, 10 penganiayaan seksual, dan 9 pelecehan seksual.
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
Serian mengingatkan, Indonesia tidak ingin disebut sebagai yang gagal dalam membangun politik ingatan yang sehat.
KETUA Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menyebut Menteri Kebudayaan Fadli Zon tidak punya empati terhadap korban. Fadli mengatakan pemerkosaan massal Mei 1998 tidak ada bukti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved