Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
TAHUN ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial bagi warga masyarakat terdampak covid-19 yang berbeda dari tahun sebelumnya berupa sembako. Tahun ini bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan sosial tunai (BST).
BST mulai didistribusikan oleh PT Pos Indonesia dan Bank DKI, Selasa (12/1). Penerima manfaat program BST akan menerima bantuan sosial dalam bentuk dana tunai senilai Rp300 ribu per keluarga selama 4 bulan, yang diberikan mulai Januari-April 2021.
BST di Provinsi DKI Jakarta berasal dari dua sumber, yakni APBN Kementerian Sosial sebanyak 750 ribu KK yang pendistribusiannya melalui mekanisme PT Pos Indonesia dan APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.055.216 KK dan disalurkan ke rekening penerima BST di Bank DKI.
Saat pengambilan bantuan, penerima BST perlu membawa undangan distribusi, KTP, dan KK (asli dan fotokopi). Bila penerima BST diwakilkan oleh penerima kuasa dan penerima kuasa ada dalam satu Kartu Keluarga (KK), persyaratan yang dibawa yaitu surat kuasa dari penerima BST, KTP, dan KK (asli dan fotokopi pemberi kuasa dan penerima kuasa).
Bila penerima kuasa berada di luar KK, contoh paman, bibi, nenek, dokumen persyaratan yang dibawa yaitu surat pengantar dari dinas sosial melalui satpel sosial kecamatan, KTP, dan KK (asli dan fotokopi pemberi kuasa dan penerima kuasa). Pelaksanaan distribusi BST dilakukan di 814 sekolah yang tersebar di lima wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mempersiapkan pelaksanaan distribusi BST, Pak Wali Kota beserta jajarannya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah dalam keterangan resminya, Selasa (12/1).
Irmansyah juga mengimbau bagi warga yang memiliki gangguan kesehatan dan namanya sudah terdaftar sebagai penerima BST tidak perlu memaksakan diri datang di lokasi sekolah untuk membuka rekening tabungan bansos Bank DKI.
Ia menilai warga yang sakit dapat menggunakan surat kuasa kepada anggota keluarga atau kerabatnya. Bila tidak memberi kuasa kepada orang lain, warga tersebut dapat hadir saat kondisi sudah sehat pada jadwal undangan berikutnya dari Bank DKI.
Terkait pertanyaan dan keluhan warga tentang BST, dapat disampaikan melalui call center Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui nomor telepon (021) 426 5115 atau menghubungi nomor seluler 0821 1142 0717.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Pemerintah diminta menggunakan standar World Bank untuk lower middle income country untuk poverty rate sebesar US$3,65 per hari atau Rp61 ribu per hari untuk mengategorikan garis kemiskinan.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
BUPATI Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan upaya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam memberdayakan masyarakat telah membantu memitigasi berbagai kerentanan hidup
Gubernur DKI Pramono Anung mengapresiasi proses konsolidasi yang dilakukan kedua bank sebagai bentuk nyata kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus wujud kolaborasi antarwilayah.
Realisasi transaksi digital di Kepulauan Seribu terus tumbuh positif
Bank DKI turut mendukung terwujudnya integrasi transportasi publik di Jakarta melalui sistem pembayaran non-tunai yaitu JakCard.
Keuntungan cuma bertahan setahun. Jika dilihat, total kerugian sampai Rp15 triliun pada 2021, juga dinilai tidak masuk akal.
Rencana penyidikan dalam kasus ini penting dibuat matang, untuk memastikan kasus kelar sampai persidangan.
Kejagung dinilai menggunakan pasal keranjang sampah dalam pengusutan kasus dugaan korupsi terkait pemberian kredit oleh Bank DKI Jakarta dan BJB pada Sritex
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved