DKI Siapkan KBM Campuran

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta menyiapkan pembelajaran campuran atau blending learning. Kegiatan belajarmengajar (KBM) ini akan mengombinasikan belajar secara langsung dan belajar dari rumah.

Sebelumnya, Pemprov DKI memutuskan untuk menunda belajar tatap muka dan melanjutkan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ). Hal itu dikemukakan Wakil Gubernur DKI
Ahmad Riza Patria, kemarin.

“Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan tetap memberlakukan pembelajaran dari rumah untuk seluruh sekolah di Jakarta pada semester genap Tahun Ajaran (TA) 2020/2021.
Pemprov DKI juga tengah mempersiapkan laman Siap Belajar untuk penentuan pembelajaran campuran,” kata Riza, kemarin.

Ia menjelaskan, laman Siap Belajar itu digunakan untuk melakukan asesmen terhadap sekolah-sekolah yang ada di Ibu Kota. Tujuannya untuk mengukur kesiapan satuansatuan
pendidikan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada semester genap TA 2020/2021.

Hasil dari asesmen tersebut akan dijadikan dasar bagi Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menentukan sekolah sekolah yang siap dan dapat melaksanakan pembelajaran campuran. Dalam laman tersebut, terang dia, juga banyak materi dan ilmu yang bermanfaat.

“Kami harus hati-hati dan tidak boleh gegabah. Prioritas ialah keselamatan dan kesehatan seluruh warga. Kami sangat menghormati dan menghargai kesempatan yang diberikan pemerintah pusat bagi daerah untuk melakukan pembelajaran secara tetap muka,” katanya.

Harus matang

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rani Mauliani menilai penerapan pembelajaran campuran bisa saja dilakukan. Namun, perlu ada sistem dan mekanisme yang dibuat secara matang. Karena jika salah dalam merencanakan akan berakibat fatal. “Sistem dan mekanismenya kudu dibuat rencananya secara matang. Kalau tidak dilakukan sesuai dengan kondisi, nanti malah jadi masalah,” kata Rani, kemarin.

Selain itu, hal yang harus diperhatikan ialah kesiapan sekolah pilihan yang mampu menerapkan sistem ini. Perlu ada asesmen yang mendalam dan tepat sasaran. Kalau ada
asesmen yang keliru, bisa ada kegagalan dalam penerapan protokol kesehatan di sekolah.

Rani pun mengaku setuju dengan keputusan Pemprov DKI melanjutkan PJJ. Ia menyebut keputusan itu sebagai pilihan bijaksana. Pasalnya, jika dipaksakan, pembelajaran tatap
muka tentu sangat berisiko tinggi karena ada kekhawatiran penularan covid-19 terjadi di sekolah.

Apalagi saat sekolah yang bersangkutan belum siap dalam menerapkan pembelajaran tatap muka. “Karena akan lebih menyesal rasanya bila yang terpapar anak-anak. Pastilah orangtua juga akan menjadi tambah susah. Saat ini keluarga tempat yang paling tepat untuk saling menguatkan,” tandasnya. (Hld/J-2)