Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
SEBANYAK 12.369 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP diturunkan untuk mengawal demo Omnibus Law UU Cipta Kerja hari ini.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan personel akan diterjunkan di tiga tempat yang menjadi aksi unjuk rasa dari elemen buruh dan mahasiswa, yakni Jalan Proklamasi, Patung Kuda, dan DPR RI.
"Sebanyal 12.369 personel gabungan TNI, Polri, aparat pemda yang kita turunkan untuk mengamankan tiga lokasi tersebut dan juga titik-titik yang jadi pengalihan arus. Lalu, mal dan pasar yang dianggap penting dilakukan pengamanan," kata Yusri, ketika ditemui di kantornya, Rabu (28/10).
Yusri mengatakan pihaknya juga menyiapkan 8 ribu personel cadangan yang ditempatkan di Monas dan Gedung DPR RI. Hal itu untuk berjaga-jaga jika situasi tak kondusif.
Baca juga : Ada Aksi Unjuk Rasa, Trans-Jakarta Alihkan Rute
"Ada personel cadangan sambil melihat situasi dan kekuatan nanti yang turun melakukan kegiatan demo atau penyampaian pendapat di muka umum," kata Yusri.
Lebih lanjut, Yusri mengatakan pihaknya meminta elemen yang menggelar aksi unjuk rasa untuk mengawal dan menjaga peserta aksi. Hal itu untuk mencegah adanya penyusup yang memprovokasi untuk berbuat rusuh. Selain itu, juga tak terprovokasi dengan pihak yang menginginkan kerusuhan.
"Jangan sampai mau terprovokasi, jangan sampai ada provokator yang masuk ke dalam situ. Siapa itu provokator? Orang yang ingin melakukan kerusuhan. kalau damai, kita akan ikuti layani semaksimal mungkin. Tapi, kita tidak pernah mau diam kalau ada kelompok anarkis yang melakukan kerusuhan. kita akan tindak tegas. itu sudah kita lakukan," kata Yusri. (OL-2)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved