Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
PENGADILAN Negeri Kota Depok menghukum M.Haris Tari 44 tahun dengan pidana penjara 7 tahun. Guru les privat itu dinyatakan terbukti bersalah melakukan pencabulan terhadap salah satu murid sekolah dasar.
"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, " kata Ketua Majelis Hakim Yulinda Trimurti di dampingi dua hakim anggota, Sri Rezeki Marsinta dan Eko Julianto saat membacakan amar putusan, Kamis (22/10).
Dengan putusan tersebut, M. Haris Tari dijatuhi pidana kurungan penjara selama 7 tahun dan denda Rp1 Miliar.
"Apabila denda Rp1 miliar tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan penjara selama 6 bulan, " ujarnya.
Menanggapi putusan ini terdakwa menyatakan banding. Hukuman itu sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kota Depok Ahmad Nurkhamid.
Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa hukuman 7 tahun denda Rp1 miliar. Tuntutan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Pasal 76E dikatakan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
Dikarenakan Haris berprofesi sebagai tenaga pendidik atau guru, maka ancaman pidananya menurut Pasal 82 ayat (2) ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal 82 ayat (1) berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda Rp5 miliar.
"Terdakwa Haris telah terbukti secara sah melanggar ketentuan hukum yakni memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, " kata Ahmad Nurkhamid.
Untuk diketahui kasus perbuatan cabul ini bermula ketika terdakwa Haris menjadi guru les YNA (korban). Haris mencabuli YNA sejak masih duduk di bangku kelas 4 SD hingga kelas 6 SD. (OL-8)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Utara mencatat lonjakan kasus kekerasan terhadap anak yang didominasi oleh kekerasan seksual sepanjang tahun 2025.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya membangun ekosistem hukum yang kuat serta edukasi yang memadai untuk melindungi anak-anak.
kasus kekerasan terhadap siswa ini mencederai rasa kemanusiaan.
Ciri berikutnya adalah anak cenderung menarik diri dari pergaulan karena komunitas TCC membuat mereka nyaman sehingga anak-anak lebih suka menyendiri.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus penculikan anak yang terjadi belakangan ini.
Psikolog anak, Mira Damayanti Amir, menekankan bahwa darurat kekerasan tengah terjadi di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved