Pemprov DKI akan Tertibkan Bangunan di Bantaran Kali

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza menegaskan pihaknya akan meminta jajaran SKPD untuk lebih ketat mengawasi tanah-tanah pengembang yang membangun bangunan maupun properti di bantaran kali.

Sebabnya, belajar dari longsor yang terjadi di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 10 Oktober, ia melihat ada ketidakpatuhan pengembang terhadap aturan perda yang melarang masyarakat membangun bangunan di bibir kali. 

"Bangunan ini tidak boleh di bibir kali. Apalagi ini perumahan. Beda sama rakyat yang tidak punya uang, tidak punya tanah bangun di pinggir kali, itu beda. Ini pengusaha. Ini orang yang berkecukupan, kok bangun rumah di pinggir kali," ujar Ariza di Balai Kota, Kamis (22/10).

Ia sudah menginstruksikan kepada para wali kota untuk turun mengawasi wilayah-wilayah bantaran kali untuk mengawasi hal ini. Jika ditemui pelanggaran, ia meminta adanya sanksi tegas.

"Ini yang maksud kami yang harus ditertibkan. Tapi developer yang persis di pinggir sungai itulah yang perlu dicek kembali," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan kepastian pelanggaran aturan oleh pengembang itu didapat dari peninjauan langsung yang ia lakukan bersama jajaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI ke lokasi. 

Sebelumnya, dinding turap pembatas perumahan Melati Recidence di Jalan Damai Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 10 Oktober longsor tergerus debit air anak Kali Setu.

Akibatnya, dinding itu longsor menutupi kali yang menyebabkan air kali terbendung hingga membuat air melimpas ke permukiman di sekitarnya. Beberapa rumah warga juga rusak berat akibat terkena longsoran. Sementara seorang warga tewas karena terkena longsoran tersebut. (OL-8)