Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Anggota DPRD Minta Anies Tangani Banjir di 8 Titik Rawan

Hilda Julaika
17/10/2020 14:00
Anggota DPRD Minta Anies Tangani Banjir di 8 Titik Rawan
Sampah pasca-banjir terhampar di sepanjang jalan kawasan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (12/1/2020).(MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI)

WAKIL Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan antisipasi banjir di 8 wilayah siaga banjir. Ke delapan wilayah tersebut di antaranya, Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, Duri Kosambi, Kapuk, Kedaung Kaliangke, Kembangan Utara, Rawa Buaya, dan Semanan.

Baca juga: Selalu Waspada demi Keselamatan Keluarga

“Ya saya pikir Pemprov DKi perlu memastikan adanya pengurangan genangan air di 8 titik rawan tersebut. Seperti gerebek lumpur dan pembersihan saluran di 8 wilayah tersebut harus digencarkan artinya yang terpusat ke titik wilayah tersebut,” kata Nova saat dikonfirmasi, Sabtu (17/10).

Menurut Nova, pengerukan sedimen-sedimen pasir yang ada di aliran sungai sekitar warga. Karena tantangannya adalah mengurangi potensi genangan air yang lebih besar. Sehingga diupayakan ketika ada genangan air cepat meresap dan tidak menimbulkan genangan air dalam waktu lama atau banjir.

“Lalu yang dialiri dari sungai Ciliwung dan sungai lainnya yang menuju 8 wilayah banjir tersebut setidaknya harus diurug pasir-pasirnya melalui beko-beko. Ini terpusat di wilayah-wilayah yang rentan salah satunya 8 wilayah tersebut,” ungkapnya.

Selanjutnya, ada penyiagaan pasukan biru di wilayah rentan banjir tersebut. Pasukan ini harus bekerja dari sekarang juga untuk mengantisipasi banjir karena hujan yang lebih lebat lagi.

Baca juga:Area Pertamanan Dibuka Bertahap

Menurut Nova, Pemprov DKI memang baru bisa melakukan antisipasi seperti yang dijelaskannya. Sementara untuk program normalisasi sungai dan sebagainya belum bisa dilakukan. Lantaran keterbatasan anggaran yang difokuskan untuk penanganan covid-19.

Hingga kini pun pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020 belum dilakukan. DPRD pun sudah akan mengusulkan APBD Perubahan ini untuk memprioritaskan penanganan banjir di Ibu Kota. (Hld/A-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya