Tiga Tahun Gubernur Anies, Konflik Dengan Pusat Kian Meruncing

TANGGAL 17 Oktober besok adalah tepat tiga tahun masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ahli perkotaan Nirwono Yoga membeberkan sederet permasalahan yang hingga kini belum terselesaikan selama tiga tahun masa jabatan gubernur yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pilkada 2017 itu.

Di antaranya, Nirwono menyoroti konflik antara Anies dengan pemerintah yang kian meruncing karena adanya perbedaan pendapat.

Perbedaan pendapat itu terjadi dalam banyak hal seperti soal penanganan banjir.

Baca juga: PSI Nilai Transparansi dan Prioitas Anggaran di Era Anies Buruk

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta agar Anies serius dengan pengendalian banjir di antaranya program pelebaran sungai dengan normalisasi.

"Tapi, yang terjadi, Pemda DKI, di depan publik, terang-terangan menentang konsep normalisasi dan memilih naturalisasi karena tidak ingin menggusur. Padahal, hakikatnya, baik naturalisasi maupun normalisasi, sama-sama membutuhkan pembebasan lahan. Ini sudah ada contohnya di banyak negara," ungkap Nirwono dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (16/10).

Nirwono mengatakan tidak sepatutnya perbedaan pendapat antarsesama pemerintah dikemukakan di depan publik. Hal itu membuat publik pun bingung.

Jika memang ingin menggarap naturalisasi secara serius, Anies diminta membuktikan program kerjanya. Namun, hal itu pun urung dilakukan. Hingga saat ini, tidak nampak hasil naturalisasi yang diharap bisa mengurangi dampak banjir.

"Sebaliknya, Jakarta justru dilanda banjir berkali-kali selama Januari dan Februari kemarin," ujar Nirwono.

Ia pun memprediksi dengan adanya wabah covid-19 yang melemahkan ekonomi, penanganan banjir di Jakarta akan semakin melambat.

"Tinggal bagaimana di sisa dua tahun ini Pak Anies apakah mampu membuktikan kinerjanya dalam mengentaskan banjir," pungkasnya. (OL-1)