Headline
Faktor penyebab anak mengakhiri hidup bukan tunggal.
Kumpulan Berita DPR RI
BEBERAPA titik fasilitas Stasiun MRT Jakarta ikut rusak terdampak akibat aksi unjuk rasa menentang pengesahan Omnibus Law pada Kamis, 8 Oktober 2020 lalu.
PT MRT Jakarta pun mengebut perbaikan kerusakan-kerusakan tersebut. Contohnya, pintu masuk Stasiun MRT Jakarta Bundaran HI dan Setiabudi Astra yang terdampak kini telah selesai diperbaiki dan telah melayani masyarakat secara penuh mulai pagi ini.
“Mulai hari ini 12 Oktober 2020, seluruh fasilitas stasiun MRT Jakarta yang terdampak telah selesai diperbaiki dan dapat digunakan kembali oleh pengguna MRT Jakarta,” ungkap Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) William Sabandar.
“Dalam kurun waktu 3 hari perbaikan seluruh fasilitas stasiun terdampak dapat diselesaikan, hal ini dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama pengguna MRT Jakarta,” tambahnya.
William juga mengungkapkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kerja keras tim dan seluruh pihak yang telah membantu kegiatan pembersihan dan perbaikan fasilitas stasiun tersebut.
Terkait penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi, mulai hari ini (12/10), jadwal operasional MRT Jakarta di hari kerja melayani pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dan hari libur/akhir pekan pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
"Serta tetap menerapkan pembatasan jumlah pengguna maksimal 50% dari kapasitas yaitu 62-67 orang per kereta (gerbong) atau 390 orang per rangkaian kereta," imbuh William.
Seluruh stasiun beroperasi secara normal dan alur pengguna MRT Jakarta pada hari ini (12/10) berjalan dengan lancar.
PT MRT Jakarta (Perseroda) senantiasa mengimbau bagi masyarakat yang masih harus berpergian menggunakan MRT Jakarta untuk dapat selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Bangkit Bersama di lingkungan MRT Jakarta, seperti kewajiban memakai masker, menjaga jarak antar pengguna, rajin mencuci tangan, serta tidak berbicara, baik satu atau dua arah, selama di dalam Ratangga.(OL-4)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved