Senin 12 Oktober 2020, 15:45 WIB

DKI Tracing Pakai NIK, Dirjen Dukcapil: Data Aman

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
DKI Tracing Pakai NIK, Dirjen Dukcapil: Data Aman

ANTARA
Tempat-tempat usaha di Jakarta, termasuk rumah makan diperbolehkan kembali membuka layanan makan di tempat, Senin (12/10).

 

DIREKTUR Jenderal Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh menyebut pendataan nomor induk kependudukan (NIK) pengunjung oleh tempat usaha tetap menjamin keamanan data penduduk.

Sesuai Peraturan Gubernur DKI No 101 tahun 2020, selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi, setiap tempat usaha wajib mendata pengunjung dengan mencatat NIK. Data itu diperlukan untuk pelacakan (tracing) kontak bila terjadi penularan covid-19.

Menurut Zudan, angka NIK yang dicatat hanyalah enam digit pertama. Angka enam digit dari awal itu menurut Zudan memperlihatkan kode wilayah tempat tinggal pengunjung yang bersangkutan.

"Masih aman sekali. Terkait enam angka pertama berarti hanya mencatat kode wilayah saja. Secara kualitas data, akan banyak yang sama atau masih bias," kata Zudan saat dikonfirmasi.

Untuk bisa lebih efektif dan efisien melakukan penelusuran, selain enam digit pertama NIK, Pemprov DKI Jakarta juga mewajibkan tempat usaha mencatat nomor kontak pengunjung. Zudan berpendapat kebijakan pencatatan nomor kontak ini sudah tepat dapat membantu Pemprov DKI untuk melakukan penelusuran.

"Mungkin DKI menambahkan dengan data nomor ponsel untuk tracing. Ini akan sedikit banyak membantu apabila yang bersangkutan menulis nomor ponsel secara benar," terangnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewajibkan setiap tempat usaha agar mendata pengunjung dengan nama asli, tanggal dan jam kedatangan, enam digit pertama NIK, beserta nomor kontak aktif. Pendataan ini ditujukan agar jika terjadi kasus konfirmasi positif di lokasi usaha itu, Dinas Kesehatan DKI bisa melakukan pelacakan dengan cepat.

"Jadi kalau sebuah restoran itu buka, maka restoran itu harus menyiapkan dokumentasi, bisa manual, bisa digital, yang mencatat jam kedatangan, jam kepulangan, nama lengkap, nomor telepon dan enam digit pertama dari nomor KTP. Tujuannya adalah untuk kita melakukan yang disebut dengan contact tracing," papar Anies, Minggu (11/10).

Bila ada kasus positif, Pemprov DKI bisa melacak ke mana saja yang bersangkutan melakukan kegiatan selama dua minggu terakhir. Lalu, lokasi-lokasi yang pernah dia datangi.

"Maka orang-orang yang bersamaan akan diberi tahu supaya mereka tahu bahwa mereka punya potensi terpapar lalu bisa melakukan langkah-langkah pencegahan dan isolasi. Itu (salah satu kebijakan) yang berbeda (dari PSBB Masa Transisi sebelumnya)," ungkap Anies. (P-2)

Baca Juga

Antara/M. Risyal Hidayat

Warga Sambut Positif HBKB di Jakarta Diadakan Lagi

👤Putri Ansia Yuliani 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 20:15 WIB
Selain itu, kebijakan ini juga sudah bisa dilakukan karena jumlah vaksinasi di Jakarta juga cukup tinggi sehingga ia menilai kekebalan...
ANtara/Yusuf Nigroho

Minyak Goreng Curah di Kota Bekasi Terpantau Sudah Turun Rp14 Ribu per liter

👤Rudi Kurniawansyah 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 19:00 WIB
Ia menjelaskan, turunnya harga minyak goreng sudah ditetapkan dari tingkat agen. Para pedagang biasa membeli dalam ukuran jiriken 5 hingga...
MI/Ramdani

Formula E Jadi Momentum Pertumbuhan Kendaraan Listrik

👤Insi Nantika Jelita 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 18:45 WIB
"Hadirnya Formula E ini menjadi momentum awal pertumbuhan industri kendaraan listrik. Ini juga menunjukkan pemerintah concern terhadap...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya