Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Pengamat:Gugus Tugas Jabodetabek Tak Ada Urgensinya

Hilda Julaika
05/10/2020 17:01
Pengamat:Gugus Tugas Jabodetabek Tak Ada Urgensinya
Ilustrasi(Antara)

USULAN adanya Gugus Tugas Jabodetabek tidak memiliki urgensi untuk dibentuk.  Menurut, Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah lembaga seperti itu tidak dibutuhkan dalam penanganan covid-19 yang sudah berjalan 7 bulan ini.

“Menurut saya nggak perlu. Karena di samping penangannya sudah terlalu terlambat. Karena urgensinya tidak ada kan penanganan sudah berjalan 7 bulan dan gak banyak perubahan apapun,” kata Trubus kepada mediaindonesia.com, Senin (5/10).

Sehingga menurutnya keberadaan Gugus Tugas Jabodetabek ini hanya menambah birokrasi saja. Alhasil bisa memperpanjang birokrasi dalam penanganan covid-19. Adapun jika diteruskan, Gugus Tugas Jabodetabek dinilai tidak akan memberikan penegakan protokol covid-19 secara efektif.

“Hal itu juga nggak akan memebrikan dampak signifikan apa-apa terhadap pengendalian covid-19 dan penegakan protokol kesehatan,” jelasnya.

Baca juga : DKI dan Bodebek Harus Ada Kesepakatan Kebijakan

Selain itu, pihaknya khawatir akan membuat keberadaan Gugus Tugas yang ada terdegradasi. Karena setiap provinsi sudah memiliki Gugus Tugas sehingga menimbulkan adanya kompetisi dan bisa menimbulkan tabrakan kebijakan.

“Itu dampak dominonya bisa ke publik. Ada kebingungan juga kemudian malah menimbulkan aturan atau kebijakan yang aneh-aneh untuk memperlihatkan eksistensi. Menurut saya nggak ada kaitan langsung dengan penanganan dan pemutusan penyebaran covid-19,” kritiknya.

Sehingga menurutnya saat ini yang terpenting adalah adanya keselarasan kebijakan. Dalam hal ini kebijakan di DKI Jakarta dan wilayah Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi.

“Sinkronisasi kebijakan dengan wilayah penyangga yang perlu dilakukan. Karena kan warga Bodebek itu mencari nafkahnya ke DKI Jakarta dank arena kebijakan belum selaras juga ada warga DKI yang jadi bebas cari hiburan dan tempat makan di wilayah penyangga,”pungkasnya. (OL-2)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Baharman
Berita Lainnya