Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menganggarkan dana sebesar Rp7 miliar untuk pembangunan sumur resapan.
Program sumur resapan adalah salah satu program pengendalian banjir yang dilakukan oleh Pemprov DKI di samping pengerukan waduk, saluran, dan sungai, serta pembangunan tanggul laut dan normalisasi sungai-sungai untuk pengendalian banjir.
"Tahun ini untuk anggaran di Dinas SDA ada Rp7 miliar. Ada pula anggaran di sudin-sudin tapi saya nggak hafal berapa kalau di sudin karena itu ada masing-masing catatannya dan seksi-seksi mana saja dibangunnya," kata Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Dudi Gardesi saat dihubungi Media Indonesia, Senin (5/10).
Baca juga: Jumlah Pasien Covid-19 Dirawat di Wisma Atlet Menurun
Ia mengatakan, untuk mempercepat pembangunan sumur resapan, pihaknya menggunakan metode e-procurement dengan e-catalogue. Namun, ia mengakui saat ini pembangunan sumur resapan cukup sulit dilakukan karena waktu yang tersisa tinggal dua bulan.
"Ada dua metode dalam membangun sumur resapan yakni dengan e-catalogue yang cepat. Kedua sumur resapan yang dibuat manual oleh petugas Satgas SDA di lapangan," ujarnya.
Dudi enggan merinci sejauh mana efektivitas sumur resapan itu terhadap pengendalian banjir Jakarta. Sebab, seluruh program pengendalian banjir tidak berdiri sendiri dan semuanya saling terkait satu sama lain.
"Saya bukan ranahnya menjawab itu. Tetapi kan kita tahu sendiri bahwa program pengendalian banjir di Jakarta tidak ada yang bisa berdiri sendiri karena penyebab banjir pun bermacam-macam. Jadi semuanya harus berjalan simultan, paralel agar bisa terlihat efektifnya," jelasnya.
Dudi lebih lanjut menambahkan, program pengendalian banjir tahun ini memang sedikit terhambat karena adanya realokasi anggaran yang mengharuskan anggaran infrastruktur dialihkan ke penanggulangan covid-19, pemberian bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi.
"Jadi kita semaksimal mungkin melakukan program rutin yang itu tidak membutuhkan anggaran terlalu besar semisal pengerukan lumpur sedimentasi dan normalisasi saluran," ujarnya. (H-3)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Ahli hidrogeologi dari Masyarakat Air Indonesia (MAI) Fatchy Muhammad mengatakan sumur resapan bisa dibagi dua kepada pemerintah dan masyarakat kelas menengah atas
Anggaran difokuskan pada pengerukan waduk dan naturalisasi."Ya cukup sulit kalau tidak ada dananya," tandasnya.
Pembangunan sumur resapan di bawah koordinasi Dinas SDA tersebar di lima sudin. Jika diakumulasikan total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp100 miliar.
Teknik bangunan dengan kedalaman tertentu yang berfungsi menampung air hujan dinilai sangat efektif untuk konservasi tanah sekaligus menanggulangi banjir.
Jumlah drainase vertikal yang telah dikerjakan sejak awal Januari 2020 itu sudah melebihi setengah dari target pembangunan drainase vertikal di Jakarta Pusat.
Rencananya, Pemprov DKI sampai dengan tahun 2022 akan terus berupaya terkait pencegahan pengendalian penanggulangan banjir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved