Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KALANGAN lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas dapat mencairkan dana kesehahteraan per tiga bulan, yakni Juli-September. Dalam hal ini, mereka yang memiliki Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
"Pencairan dana KLJ dan KPDJ sudah dapat dilakukan sejak 14 September 2020. Sebelumnya, pencairan dana triwulan II (April-Juni) sudah dilakukan pada pertengahan Agustus," ujar Kepala Seksi Jaminan Sosial DKI Jakarta Ahmad Taufiq dalam keterangan resmi, Senin (21/9).
Baca juga: Bantu Anak Disabilitas, Pemerintah Siapkan Call Center 119
Dinas Sosial DKI Jakarta telah membersihkan data penerima. Khususnya, penerima kartu yang meninggal dunia, pindah rumah, hingga dianggap mampu. Adapun pembersihan data menyasar 1.021 lansia untuk KLJ dan 126 orang untuk KPDJ.
"Sebelum dilakukan pembersihan data, kami melakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu," imbuh Taufiq.
Lebih lanjut, dia mengimbau agar masyarakat bijak dalam menggunakan dana KLJ dan KPDJ. Serta, tidak disalahgunakan oleh pihak pemegang kartu ATM Bank DKI dari penerima bantuan kesejahteraan tersebut.
Sebagai informasi, KLJ dan KPDJ merupakan program Pemprov DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan dasar lansia dan penyandang disabilitas.
Baca juga: DKI Diminta Segera Siapkan Lahan Pemakaman Alternatif
Kartu diberikan kepada indivisu yang memenuhi kriteria dan persyaratan. Serta, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. KLJ dan KPDJ yang berbentuk kartu ATM Bank DKI, dapat dipergunakan untuk transaksi oleh pemegang kartu.
Jumlah dana yang diterima setiap lansia sebesar Rp600 ribu per bulan dan sebesar Rp300 ribu per bulan untuk penyandang disabilitas. Dana tersebut dicairkan setiap tiga bulan sekali.(OL-11)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pentingnya data yang memadai untuk memahami kebutuhan kelompok rentan dalam pembangunan
17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
MESKI semangat inklusi terus digaungkan, nyatanya hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang berhasil menembus dunia kerja.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
Isu kesehatan dan hak reproduksi bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan, adalah isu yang fundamental namun kerap terabaikan oleh para pemangku kebijakan.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved