Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
KETUA Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mendukung Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai hari ini, Senin (14/9).
Menurutnya, kebijakan yang diputuskan Gubernur Anies Baswedan itu merupakan suatu keharusan mengingat jumlah kasus covid-19 yang bertambah pesat dengan tembus 54 ribu lebih kasus.
“Untuk PSBB, mau tidak mau kita harus ikuti karena memang faktanya terjadi peningkatan (covid-19)," ungkap JK dalam keteranga resmi, Minggu (13/9).
Baca juga: Hari Pertama PSBB, Penumpang KRL Turun 19%
Mantan wakil presiden itu menilai mengetatkan kembali aktivitas di Ibu kota merupakan sebuah langkah tegas yang harus diambil demi menghindari penularan yang semakin masif dan mencapai tingkat yang sangat membahayakan.
"Dengan segala upaya yang telah kita tempuh dan harapan kita grafiknya akan landai tapi yang terjadi justru makin naik. Artinya sesuatu yang tegas harus dilaksanakan kalau tidak akan mencapai puncak lebih tinggi akan lebih berbahaya lagi," jelas JK
Menanggapi adanya pertentangan antara Pemerintah DKI dan Pemerintah pusat terkait pelaksanaan PSBB, menurut JK, itu hanya soal metodologi penanganan wabah saja.
JK berharap tidak perlu ada pertentangan mengingat Presiden sendiri telah berkomitmen mengutamakan kesehatan dibanding ekonomi.
“Jangan lupa presiden (Joko Widodo) sendiri telah mengemukakan dengan lugas bahwa kesehatan harus diutamakan. Jadi, saya rasa pemerintah Pusat dan Provinsi tidak perlu saling bertentangan," pungkas JK. (OL-1)
Masyarakat yang sudah terlanjur mudik diminta tidak kembali ke Jakarta. Tujuannya agar penyebaran covid-19 di Ibu Kota tidak semakin meluas.
"Jika masih ada orang yang otaknya berpikir lockdown tidak lebih baik daripada social distancing, pasti lah orang itu terbawa arus politik."
Dia juga memborong dan memberikan tanggapan atas barang yang ia beli itu. Misalnya membeli sambel, ia akan mempromosikan sambel itu dengan sensasi nikmat yang ia rasakan.
Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Mataliti mengungkapkan para pedagang yang meramaikan pasar Cipulis bukan pedangan yang punya kios di pasr Cipulir. Mereka adalah PKL.
Tulus menambahkan bahwa keberlangsungan dan nasib driver harus mendapatkan perhatian serius baik dari managemen aplikator, atau bahkan dari konsumennya.
Di 33 titik itu, jelas dia, polisi akan memantau penerapan pembatasan penumpang kendaraan bermotor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved