Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
BADAN Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memperkirakan angka kemiskinan di wilayah itu melonjak pada tahun ini, meski angkanya sudah berangsur menurun sejak lima tahun silam.
‘’Kita belum hitung ya, tapi yang jelas naik, cuman angkanya berapa belum kita rilis ya,’ ’ungkap Kasi Statistik Sosial BPS Kabupaten Bogor, Ujang Jaelani di Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (7/9).
Menurutnya, kondisi tersebut tak lain disebabkan oleh dampak pandemi covid-19 yang telah melumpuhkan berbagai sendi perekonomian secara nasional
Berdasarkan catatan BPS Kabupaten Bogor, angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Bogor terus menurun sejak tahun 2015 yang berada di angka 8,96 persen atau 487 ribu orang.
Baca juga : Pemerintah Tegaskan Hanya Gunakan Vaksin Yang Teruji dan Aman
Pada tahun 2016 angka kemiskinan Kabupaten Bogor menurun ke 8,83 persen atau 490 ribu orang, kemudian tahun 2017 menjadi 8,57 persen atau 487 ribu orang, tahun 2018 menjadi 7,15 persen atau 415 ribu orang, dan tahun 2019 sebanyak 6,66 persen atau 395 ribu orang.
Di samping itu BPS Kabupaten Bogor memproyeksikan jumlah warga di wilayahnya tahun ini menembus angka 6 juta jiwa atau terbanyak jikadibandingkan dengan kabupaten lain se-Indonesia.
‘’Berdasarkan proyeksi penduduk, penduduk kita saat ini adalah 6 juta jiwa, terbanyak se-Indonesia. Itu berdasarkan (perhitungan) konsep lama dikatakan penduduk minimal sudah menetap 6 bulan, konsep sekarang minimal 1tahun menetap,’’ ungkap Kepala BPS Kabupaten Bogor, Sarwono.
Menurutnya, angka jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang mutakhir akan diketahui setelah sensus penduduk tahun 2020 dilakukan. Pasalnya, dalam waktu 15 hari hingga 1 bulan ke depan BPS Kabupaten Bogor menerjunkan 3.145 petugas untuk melakukan sensus ke rumah-rumah warga.(Ant/OL-2)
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045. Prabowo mengaku optimistis dapat merealisasikan target tersebut.
Papua Tengah masih menempati urutan kedua tertinggi dalam tingkat buta huruf di Indonesia.
MEMBEKALI generasi muda dengan jiwa kepemimpinan disebut bisa menjadi langkah awal untuk memberantas kemiskinan di Indonesia di masa depan.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
BANK Dunia resmi mengubah standar garis kemiskinan global dengan meninggalkan purchasing power parity (PPP) 2017 dan saat ini menggunakan PPP 2021.
DINAMIKA geopolitik global mewarnai beragam pemberitaan media arus utama atau media sosial kita.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Angka ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di April 2025 yang mengalami inflasi 1,17%.
Neraca perdagangan Indonesia pada April tercatat surplus sebesar US$160 juta. Kendati surplus, angka ini turun drastis dibandingkan capaian pada Maret 2025 yang mencapai US$4,33 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved