Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA DPRD DKI Fraksi NasDem Ahmad Lukman Jupiter menduga pemerintah DKI Jakarta melakukan penggelembungan (mark up) harga robot pemadam kebakaran dengan tipe LUF 60. Dugaan ini diarahkan kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta.
Menurutnya, penggelembungan itu terjadi pada pengadaan robot pemadam kebakaran. Robot dengan tipe LUF 60 yang dibeli Pemprov DKI dengan uang milik rakyat harganya mencapai Rp8,89 miliar.
"Saya sebagai wakil rakyat mendesak kepada kepala dinas pemadam kebakaran untuk memberikan penjelasan terkait hal ini, uang rakyat jangan dihambur-hamburkan dan di mark up," kata Jupiter saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (4/9).
Baca juga: Pemprov DKI Beli Robot Pemadam Kebakaran dari Kroasia
Pasalnya, harga robot LUF 60 ini terlampau mahal bila dibandingkan dengan yang dibeli oleh negara lain. Ia menyebutkan, negara seperti Singapura dan Kanada memberli jenis robot yang sama hanya mengeluarkan sebesar Rp4 miliar.
Menurut Jupiter, harga tersebut terlalu mahal jika dibandingkan dengan harga di sejumlah negara. Ia menyebut, di Singapura dan Kanada robot pemadam harganya cuma Rp4 Miliar beserta dengan harga pengangkut mobilnya.
"Saya sudah melakukan pengecekan harga, di Singapura dan Kanada cuma Rp4 Miliar beserta mobil pengangkut robot itu. Hal seperti ini harusnya tidak boleh terjadi," kritiknya.
Untuk itu, pihaknya meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan perihal dugaan penyalahgunaan anggaran ini.
"Saya meminta BPK harus segera melakukan pemeriksaan dalam pengadaan robot pemadam itu. Saat ini Jakarta dalam kondisi sulit, tidak boleh lagi ada korupsi. Kalau memang diperlukan, KPK juga harus segera bertindak," tegasnya.
Sebagai informasi, temuan dugaan penggelembungan pengadaan robot pemadam kebakaran ini diungkap jelang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI tahun 2019. Pemprov DKI Jakarta membeli robot pemadam kebakaran senilai Rp8 miliar. (OL-4)
"Jadi, lem aibon baru puncaknya saja dari gunung es, permasalahan transparansi dan akuntabilitas anggaran DKI," ungkap Zita
Usulan PMD untuk BUMD masih dibahas oleh DPRD DKI Jakarta
"Lalu pembelian tenis meja Rp8,9 miliar, ballpoint yang beredar kan anggaranya Rp124 miliar, tapi setelah kita sisir totalnya Rp579 miliar," ungkap Misbah
Hasil survei menyebutkan, mayoritas publik menilai bahwa pengunggahan video rekaman rapat Pemprov DKI Jakarta mendapatkan respons baik dari masyarakat dengan kepuasan sebesar 70%.
Menurutnya, hal ini kontradiksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang saaat diminta melakukan penghematan dalam anggaran 2020.
KPK bisa juga terlibat dalam proses pencegahan korupsi. Hal ini sebenarnya bisa dijadikan peluang bagi Pemprov DKI untuk menguatkan kapasitas birokrasi serta sistem penganggar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved