Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho mengkritisi rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ingin membuka bioskop dalam waktu dekat.
Teguh merasa heran karena sudah banyak ahli yang mengatakan bahwa bioskop yang merupakan tempat tertutup sangat rentan terhadap penularan covid-19.
Selain itu, Teguh juga ragu terhadap pengawasan penerapan protokol kesehatan baik oleh manajemen maupun para pengunjung bioskop.
Baca juga: Bioskop di Jakarta akan Dibuka Awal September
Kebijakan pembukaan bioskop itu, menurut Teguh, menunjukkan Pemprov DKI tidak konsisten dalam menangani pandemi covid-19. Kebijakan ini berlawanan dengan keinginan Pemprov DKI yang ingin menekan mobilitas warga.
"Kebijakan ini justru bertentangan dengan keinginan Pemprov DKI. Kajiannya belum matang," tukasnya.
Meskipun menerapkan protokol kesehatan, Teguh menegaskan penerapan protokol kesehatan hanya mengurangi potensi penularan covid-19. "Bukan menghilangkan kemungkinan transmisi covid-19," tandasnya. (OL-14)
Kasus penyakit autoimun mengalami peningkatan setelah pandemi covid-19. Hal ini diungkapkan oleh seorang dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan alergi imunologi
JUMLAH total kasus covid-19 di Jawa Barat, saat ini mencapai 427 kasus. Daerah dengan penjangkitan tertinggi ialah Kota Depok dengan 66 kasus, dan Kota Bandung sebanyak 63 kasus.
PEMERINTAH Kota Tasikmalaya terus berusaha melakukan antisipasi terkait lonjakan kasus Covid-19 yang kembali muncul di Jawa Barat.
Namun, pascapandemi kondisi perkembangan angka kemiskinan secara bertahap terus membaik.
Melalui Dinas Kesehatan, Kota Bandung kini memperkuat seluruh lini kesiapsiagaan demi melindungi warganya.
Masyarakat harus selalu waspada serta selalu menjaga pola hidup sehat bersih (PHBS).
"Sejauh ini belum pernah ada modeling atau simulasi yang dilakukan untuk mitigasi pelayanan di pasar. Saya lihat tidak ada pergerakan kebijakan serius dari Pemprov DKI khususnya Pasar Jaya."
"Setiap pasar sebaiknya tidak perlu memiliki banyak pintu. Hanya beberapa, dan orang yang masuk bisa di cek di pintu masuk dan keluar. Perlu diawasi dan dibatasi warga yang masuk ke pasar."
"Kami menilai secara regulatif SK sudah berkesesuaian dengan permendikbud tersebut dan lebih baik persesuaiannya jika dibandingkan dengan juknis PPDB tahun sebelumnya," kata Teguh.
"Dari penjelasan Dinas Pendidikan DKI tadi ditemukan bahwa kesesuaian antara juknis SK Kadisdik No 501 itu sangat tinggi dengan Permendikbud No 44/2019."
"Kami meminta Kepala SMKN 1, 2, 3 untuk menjelaskan permasalahan sistem saat PPDB lalu kebijakan apa yang diambil untuk penyelesaiannya."
Ombudsman menyoroti aturan di DKI Jakarta yang kurang kuat selama penerapan PSBB transisi. Dalam hal ini, untuk menjatuhkan sanksi administrasi dan denda kepada perusahaan atau instansi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved