Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho mengkritisi rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ingin membuka bioskop dalam waktu dekat.
Teguh merasa heran karena sudah banyak ahli yang mengatakan bahwa bioskop yang merupakan tempat tertutup sangat rentan terhadap penularan covid-19.
Selain itu, Teguh juga ragu terhadap pengawasan penerapan protokol kesehatan baik oleh manajemen maupun para pengunjung bioskop.
Baca juga: Bioskop di Jakarta akan Dibuka Awal September
Kebijakan pembukaan bioskop itu, menurut Teguh, menunjukkan Pemprov DKI tidak konsisten dalam menangani pandemi covid-19. Kebijakan ini berlawanan dengan keinginan Pemprov DKI yang ingin menekan mobilitas warga.
"Kebijakan ini justru bertentangan dengan keinginan Pemprov DKI. Kajiannya belum matang," tukasnya.
Meskipun menerapkan protokol kesehatan, Teguh menegaskan penerapan protokol kesehatan hanya mengurangi potensi penularan covid-19. "Bukan menghilangkan kemungkinan transmisi covid-19," tandasnya. (OL-14)
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
LP Narkotika Gunung Sindur mengikuti kontestasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)
Panitera wajib mengirimkan pemberitahuan permohonan kasasi paling lama 2 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
Berdasarkan Pasal 41 UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, permohonan kasasi harus dilakukan 14 hari sejak pembacaan putusan
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menagih tanggung jawab Pemda DKI Jakarta harus segera menerbitkan regulasi atas pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
SEJUMLAH sekolah jenjang SD, dan SMP di Kota Depok, Jawa Barat, tidak memiliki Kepala Sekolah definitif. Hal ini menghambat proses kebijakan dan operasional kependidikan di Kota Depok
ORI JAkarta Raya mendesak sebelum pembuatan Masjid Agung, Pemkot Depok harus menyelesaikan dulu secara tuntas masalah terkait SDN 1 Pondok Cina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved