Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho mengkritisi rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ingin membuka bioskop dalam waktu dekat.
Teguh merasa heran karena sudah banyak ahli yang mengatakan bahwa bioskop yang merupakan tempat tertutup sangat rentan terhadap penularan covid-19.
Selain itu, Teguh juga ragu terhadap pengawasan penerapan protokol kesehatan baik oleh manajemen maupun para pengunjung bioskop.
Baca juga: Bioskop di Jakarta akan Dibuka Awal September
Kebijakan pembukaan bioskop itu, menurut Teguh, menunjukkan Pemprov DKI tidak konsisten dalam menangani pandemi covid-19. Kebijakan ini berlawanan dengan keinginan Pemprov DKI yang ingin menekan mobilitas warga.
"Kebijakan ini justru bertentangan dengan keinginan Pemprov DKI. Kajiannya belum matang," tukasnya.
Meskipun menerapkan protokol kesehatan, Teguh menegaskan penerapan protokol kesehatan hanya mengurangi potensi penularan covid-19. "Bukan menghilangkan kemungkinan transmisi covid-19," tandasnya. (OL-14)
PASCAPANDEMI, penggunaan masker saat ini mungkin sudah tidak menjadi kewajiban. Namun demikian, penggunaan masker nyatanya menjadi salah satu benda penting untuk melindungi diri.
Pengurus IDI, Iqbal Mochtar menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin berbasis Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) untuk covid-19 merupakan hal yang wajar.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
PEMERINTAH Amerika Serikat membekukan dana sebesar 500 juta dolar AS yang dialokasikan untuk proyek vaksin mRNA produksi produsen bioteknologi CureVac dan mitranya, Ginkgo Bioworks.
Stratus (XFG), varian COVID-19 baru yang kini dominan di Indonesia, masuk daftar VOM WHO. Simak 5 hal penting menurut Prof. Tjandra Yoga Aditama.
LP Narkotika Gunung Sindur mengikuti kontestasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)
Panitera wajib mengirimkan pemberitahuan permohonan kasasi paling lama 2 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
Berdasarkan Pasal 41 UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, permohonan kasasi harus dilakukan 14 hari sejak pembacaan putusan
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menagih tanggung jawab Pemda DKI Jakarta harus segera menerbitkan regulasi atas pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
SEJUMLAH sekolah jenjang SD, dan SMP di Kota Depok, Jawa Barat, tidak memiliki Kepala Sekolah definitif. Hal ini menghambat proses kebijakan dan operasional kependidikan di Kota Depok
ORI JAkarta Raya mendesak sebelum pembuatan Masjid Agung, Pemkot Depok harus menyelesaikan dulu secara tuntas masalah terkait SDN 1 Pondok Cina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved