Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menyebut jumlah hydrant di Jakarta kurang ideal. Apalagi ketersediaan air juga masih minim.
"Kalau hydrant kota kita ada 1.347, itu terbaik dari seluruh kota di Indonesia," ujar Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi saat dihubungi, Selasa (25/8).
Ia mengungkapkan jumlah hydrant tergantung pada penyedia air di Jakarta. Pasalnya, saluran hydran dan saluran air bersih jadi satu.
Penyedia air di Jakarta adalah PT Aetra Air Jakarta, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), dan PAM Jaya. Jadi, beberapa lokasi tidak memiliki hydrant karena tidak dilewati atau tidak terjangkau saluran penyedia air.
"Itu yang banyak kendala. Kalau bicara standarisasi harusnya jarak antartitik hydrant adalah 200 meter," tambah dia.
Baca juga: Cagar Budaya di Kampung Akuarium Jadi RTH
Meski demikian, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta mengupayakan alternatif lain sebagai sumber air, yaitu air di got, sungai, atau danau di area kebakaran.
Terdapat 13 sungai dengan got atau kali yang bisa manfaatkan, lanjut dia.
"Kolam renang pun, kalau bisa kita gunakan, kita gunakan juga," tegasnya.
Selain itu, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta juga mengandalkan hydrant mandiri. Ini adalah tandon air atau kolam air penampungan yang dilengkapi pompa air. Hydrant ini ditempatkan di area pemukiman yang susah akses air.
"Itu ada sekitar ada 18 hydran mandiri, yang letaknya di daerah-daerah rawan kebakaran, yang jauh dari sumber air," terang dia.
Satriadi menjelaskan masyarakat area tersebut diajarkan cara menggunakan hydrant tersebut agar bisa memadamkan api lebih dulu jika terjadi kebakaran, sembari menunggu petugas Dinas Gulkarmat datang.
"Teorinya kan api tidak mungkin langsung besar, pasti kecil dulu dan ketika kecil kan yang ada masyarakat sehingga bisa menggunakan hydrant mandiri terlebih dahulu," papar dia.
Terakhir, sebagai upaya lain pencegahan kebakaran, Dinas membentuk Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) tingkat RW untuk sosialisasi pada warga. Sosialiasi dilakukan melalui pengeras suara di mushalla.
"Tetapi kita harus paham di kota Jakarta itu, potensi kebakaran kan banyak, terutama kaitan dengan listrik. Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan peralatan listrik yang tidak sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia)," pungkasnya. (OL-1)
Menurut dia, kreativitas warga tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran semata, melainkan potensi kolaborasi.
Namun demikian, Pramono menegaskan bahwa pembangunan zebra cross tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Layanan pelaporan pendatang sebenarnya telah dibuka sejak 25 Maret 2026 di seluruh titik layanan Dukcapil, mulai dari tingkat Suku Dinas, kecamatan, hingga kelurahan.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perpustakaan daerah.
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta telah memiliki kesiapan birokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved