Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Banyak Korban belum Terlacak

Ins/Put/Ssr/J-2
25/8/2020 05:45
Banyak Korban belum Terlacak
Ilustrasi korona(Medcom.id)

PERSENTASE kasus positif atau positivity rate dalam sepekan terakhir di Ibu Kota meningkat hingga mendekati 10%. Hal itu menandakan masih banyak warga yang terpapar oleh covid-19 yang belum terlacak.

“Masih banyak kasus covid-19 di masyarakat yang belum terdeteksi. Pemprov DKI harus lebih memasifkan testing covid-19,” ujar epidemiolog dari Universitas Griffith, Dicky Budiman, kemarin.

Menurutnya, kondisi suatu daerah aman dari penularan korona jika angka positivity rate berada di bawah 5%. Kasus positif covid-19 di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir justru terus bertambah. “Daerah yang cakupan testingnya rendah lebih berbahaya karena menyimpan bom waktu ledakan kasus covid-19 dan kematian.”

Berdasarkan laman Corona. jakarta.go.id, dalam sepekan terakhir persentase kasus positif di Jakarta telah menembus angka 10% dengan jumlah total sebanyak 34.295 kasus. Dari jumlah tersebut, 25.463 orang dinyatakan telah sembuh dan 1.112 orang meninggal dunia.

Pemprov DKI juga mencatat dalam sepekan terakhir 40.758 orang sudah diperiksa tes PCR. Selain itu, sebanyak 941 RW miliki kasus positif covid-19 aktif.

Rem darurat

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Iman Satria menyarankan Gubernur Anies Baswedan segera menerapkan kebijakan rem darurat atau emergency break karena kasus positif korona terus meningkat.

Pun klaster penularan covid-19 yang selama ini menjadi momok juga bisa ditutup kembali. “Kebijakan rem darurat bisa jadi opsi. Bisa PSBB lagi kalau lihat kasus covid-19 meningkat terus,” tukasnya.

Senada disampaikan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. Ia menduga saat ini Anies tengah menarik pelan-pelan kebijakan rem darurat. Itu terlihat dari adanya penerapan kembali pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap dan denda pelanggar progresif. “Kita kan enggak mau resesi. Kalau ada resesi, akan timbul masalah sosial, bahaya,” ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti menyebut pihaknya tak bisa buru-buru menyimpulkan akan segera menerapkan kembali pembatasan sosial ber-skala besar (PSBB) pratransisi. Ia menegaskan positivity rate Jakarta masih di bawah angka nasional (13,24%).

Positivity rate yang me- ningkat, imbuhnya, bukanlah satu-satunya acuan kebijakan rem darurat harus diambil. “Masih banyak faktor lainnya, seperti penyebab kenaikan kasus itu sendiri, tingkat sumber daya kesehatan, dan kesehatan publik. Jadi, ini semua diputuskan oleh gugus tugas provinsi. Masih banyak faktor lainnya. Harus dilihat juga sumber daya kesehatannya,” tandasnya. (Ins/Put/Ssr/J-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Kardashian
Berita Lainnya