Hingga dua tahun pelaksanaan program pembangunan kampung kumuh, baru satu kampung yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dari total 21 kampung yang ditargetkan ditata melalui Keputusan Gubernur Nomor 878 tahun 2018.
Dari 21 kampung yang disasar dalam kepgub itu, baru Kampung Akuarium yang dilaksanakan pembangunannya pada Senin, 17 Agustus lalu.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko menjabarkan beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan penataan kampung kumuh. Kendalanya, antara lain peruntukan ruang kampung hingga legalitas tanah.
"Secara umum aspek legalitas pertanahan masih perlu kajian, ketidaksesuaian dengan RDTR, perlu sinkronisasi dengan program kerja SKPD terkait, hingga perlunya upaya alternatif penyediaan lahan/lokasi lain untuk pelaksanaan penataan kampung tersebut," kata Sarjoko saat dihubungi mediaindonesia.com, Jumat (21/8).
Saat ini, masih tersisa 20 lokasi kampung kumuh yang harus dibangun dan ditata berdasarkan Kepgub 878 tahun 2018. Menurut Sarjoko, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sedang melakukan kajian pertanahan untuk melakukan penataan di 20 kampung tersebut.
Dia menegaskan pihaknya akan mendahulukan pembangunan kampung yang memiliki aspek legalitas.
Baca juga: Anies Langkahi DPRD
"Lokasi lainnya sesuai Kepgub 878/2018 yang aspek legalitas tanahnya sudah 'clear', akan diupayakan dapat segera dilakukan penataan," tutur Sarjoko.
Mengenai pembiayaan, menurutnya, tak menutup kemungkinan dibiayai oleh APBD serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah termasuk dari kewajiban pengembang.
"Untuk lokasi lain, sejak 2018 baru dilaksanakan perencanaannya melalui kegiatan Community Action Plan (CAP)," tandas Sarjoko.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pembangunan Kampung Akuarium di Jakarta Utara dengan biaya kewajiban pengembang senilai Rp62 miliar.
Ada 241 unit hunian dengan bentuk rumah vertikal yang dibangun di atas lahan seluas 10.300 meter persegi. Rumah vertival ini ditargetkan selesai tahun depan.
Sementara itu, masih ada 20 kampung dalam Kepgub 878 tahun 2018 yang menanti untuk dibangun. Rinciannya 12 lokasi berada di kawasan Jakarta Utara, 6 lokasi di Jakarta Barat, dan 1 lokasi masing-masing di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. (OL-14)
