Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
BADAN Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta sudah selesai membahas dua rancangan perda (raperda). Dengan demikian, dalam waktu dekat dua raperda itu bisa segera disahkan.
"Iya, saya sedang minta waktu ke pimpinan (ketua DPRD) untuk rapat paripurna pengesahan raperda ini. Tapi belum ada jawaban," kata Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (6/8).
Dua raperda yang telah selesai pembahasannya tersebut adalah raperda tentang pajak parkir dan raperda tentang pajak penerangan jalan (PPJ). Kedua raperda ini adalah revisi dari perda sebelumnya yakni Perda No 16 tahun 2010 tentang Pajak Parkir dan Perda No 15 tahun 2010 tentang PPJ.
Menurutnya, dua raperda ini sudah selesai dibahas sejak pandemi covid-19 sudah mewabah di Jakarta. "Meski ada PSBB kan kita tetap kerja. Dari sebelum gedung DPRD ditutup itu sudah selesai," ungkap politikus PDIP itu.
Jika dua raperda ini bisa ditetapkan, masih ada 24 raperda yang tersisa dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang harus diselesaikan oleh DPRD.
Untuk itu, ia berharap meski ada pandemi covid-19, DPRD tetap bisa bekerja secara tatap muka di gedung DPRD di Jalan Kebon Siri, Menteng, Jakarta Pusat.
"Kita sih berharapnya gedung DPRD Bisa segera kita buka. Pandemi ini memang sedikit banyak sudah menghambat dan ini kan di luar dugaan kita," pungkasnya.(OL-4)
Pengembang tidak bisa seenaknya menahan AJB karena dokumen tersebut merupakan hak mutlak konsumen setelah pelunasan dilakukan.
Pembentukan BUMD juga lebih efektif dalam mengentaskan permasalahan parkir liar yang masih menjamur di Jakarta.
Pihaknya turut mengundang, para pakar tata kota, pakar transportasi kota, koalisi masyarakat sipil Jakarta, para operator parkir, dan organisasi masyarakat (Ormas).
Ia mengkritisi, dana hibah yang selama ini diberikan kepada forkopimda kurang berdampak untuk mengatasi persoalan tawuran di DKI Jakarta.
Pendapatan dari parkir di Jakarta bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya akan kembali untuk pelayanan masyarakat.
Sekretaris DPRKP DKI Meli Budiastuti mengatakan penghuni yang seperti itu tidak akan diperpanjang masa tinggalnya di rusunawa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved