Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta sudah selesai membahas dua rancangan perda (raperda). Dengan demikian, dalam waktu dekat dua raperda itu bisa segera disahkan.
"Iya, saya sedang minta waktu ke pimpinan (ketua DPRD) untuk rapat paripurna pengesahan raperda ini. Tapi belum ada jawaban," kata Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (6/8).
Dua raperda yang telah selesai pembahasannya tersebut adalah raperda tentang pajak parkir dan raperda tentang pajak penerangan jalan (PPJ). Kedua raperda ini adalah revisi dari perda sebelumnya yakni Perda No 16 tahun 2010 tentang Pajak Parkir dan Perda No 15 tahun 2010 tentang PPJ.
Menurutnya, dua raperda ini sudah selesai dibahas sejak pandemi covid-19 sudah mewabah di Jakarta. "Meski ada PSBB kan kita tetap kerja. Dari sebelum gedung DPRD ditutup itu sudah selesai," ungkap politikus PDIP itu.
Jika dua raperda ini bisa ditetapkan, masih ada 24 raperda yang tersisa dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang harus diselesaikan oleh DPRD.
Untuk itu, ia berharap meski ada pandemi covid-19, DPRD tetap bisa bekerja secara tatap muka di gedung DPRD di Jalan Kebon Siri, Menteng, Jakarta Pusat.
"Kita sih berharapnya gedung DPRD Bisa segera kita buka. Pandemi ini memang sedikit banyak sudah menghambat dan ini kan di luar dugaan kita," pungkasnya.(OL-4)
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Nova Paloh menekankan bahwa Ramadan adalah waktu yang tepat untuk merekatkan kembali hubungan yang mungkin merenggang akibat kesibukan sehari-hari.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth minta agar ada evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI setelah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kongsor.
Trans-Jakarta memikul tanggung jawab besar sebagai tulang punggung transportasi Ibu Kota.
Dewan kerap menerima aduan terkait bangunan yang tidak memiliki izin operasional maupun tidak memenuhi kelayakan teknis.
Kondisi ini memicu antrean kendaraan yang mengular panjang, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved