DPRD Belum Ada Pembahasan Revisi Perda RDTR Reklamasi Ancol

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Darah (Bapemperda) DPRD DKI Pantas Nainggolan mengaku belum menerima draft revisi peraturan daerah (perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk reklamasi Ancol.

"Kami belum menerimanya. Yang pasti Bapemperda belum mulai pembahasannya," kata Pantas, Senin (20/7).

Pernyataan Pantas tersebut membantah keterangan dari Wakil Gubernur (wagub) DKI Ahmad Riza Patria yang mengaku revisi perda RDTR untuk reklamasi Ancol tengah dibahas di DPRD DKI.

"Mereka belum mengajukan. Kami di Bapemperda belum terima draft-nya," ungkap Pantas

Seperti diketahui, rencana peraturan daerah (raperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan payung hukum yang mengatur reklamasi di pesisir pantai Utara Jakarta. Reklamasi Ancol masuk dalam rancangan aturan tersebut.

Pantas menambahkan bahwa dua raperda itu mengacu pada aturan hukum yang sama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang tata ruang wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur atau Jabodetabek-Punjur.

"Kami sudah sampaikan ke Sekda untuk diajukan dengan raperda lainnya. Sama-sama, supaya menghemat waktu pembahasannya," jelas Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Izin reklamasi dari Anies kepada PT Pembangunan Jaya Ancol dikeluarkan hanya melalui Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi seluas 35 hektare (ha) dan Kawasan Taman Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas 120 ha yang ditandatangani Gubernur DKI pada 24 Februari 2020.

Sebelumnya, Wagub Riza Patria mengatakan bahwa pihaknya sudah mengajukan revisi Perda RDTR untuk reklamasi Ancol dan tengah dibahas DPRD

"Sedang diproses ya sama DPRD. Prinsipnya kita akan merevisi perda terkait reklamasi Ancol Timur," kata Riza di Jakarta, Minggu (19/7). (OL-14)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Bude