Permukiman Padat Berisiko Lebih Tinggi Penularan Covid-19

Permukiman padat penduduk lebih berisiko tinggi terhadap penularan covid-19. Epidemiologis Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono menyebut risiko tinggi itu berasal dari pola perilaku para penghuni hunian di permukiman padat penduduk.

Ia mengatakan permukiman padat penduduk tidak memiliki kesempatan untuk menjaga jarak satu sama lain atau 'physical distancing' karena sangat berhimpitan satu sama lain. Selain itu, mereka juga akan sulit melakukan langkah pencegahan penularan covid-19 lainnya, yakni mencuci tangan secara rutin karena akses air bersih yang kurang memadai.

"Penularan covid-19 ini dari orang ke orang, sangat dipengaruhi pertemuan antarorang. Di permukiman padat akan sangat tinggi. Harus 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), tapi di wilayah itu tidak mungkin jaga jarak. (Mau) cuci tangan, air bersih sulit. Mereka kelompok miskin. Ini kombinasi kita melihatnya dari satu kesatuan," kata Pandu dalam webinar Urgensi Penanganan Permukiman Padat Penduduk Menghadapi Covid-19 yang diselenggarakan Bappenas, Kamis (9/7).

Baca juga: Pembangunan Jaya Ancol Tolak Disebut Lakukan Reklamasi

"Sebab kalau karantina mandirinya masih di rumah itu, tidak efektif. Warga di permukiman padat ini tidak bisa isolasi mandiri di rumah. Sudah ada kasus warga tanpa gejala yang isolasi mandiri di rumah malah menularkan ke satu keluarganya. Ini yang tidak dimengerti pemerintah daerah. Makanya harus terpisah," tegasnya.

Di samping itu, pemerintah bisa mengupayakan pencegahan penularan covid-19 dengan memberikan bantuan seperti perbaikan infrastruktur, yakni pasokan air bersih dan perbaikan rumah warga agar memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan matahari yang baik.

"Karena sebagian besar penyakit menular terjadi karena tiga faktor tersebut, yaitu tidak ada air bersih, sirkulasi udara tidak bagus, dan cahaya matahari tidak cukup. Kita tahu bahwa virus itu mati apabila terkena sinar ultraviolet," paparnya.

Pandu juga mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membuat pembatasan sosial berskala lokal di RW-RW yang memiliki kasus covid-19 yang tinggi untuk mencegah penularan covid-19. Umumnya RW-RW yang menerapkan ini adalah wilayah dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi.

"Ini saya dukung. Karena yang dibatasi itu aktivitasnya, perilaku masyarakatnya. Perilaku masyarakatnya dibuat disiplin, mobilitas dikurangi," kata Pandu. (OL-14)