WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza mendukung adanya standarisasi prosedur pengenaan rapid test maupun tes usap dengan metode PCR di fasilitas publik semisal untuk transportasi.
Ia menegaskan saat ini di Jakarta tidak ada pelayanan publik yang mengharuskan warga harus menjalani rapid test terlebih dulu sebagai syarat. Untuk Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) pun pihaknya hanya meminta surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan.
Sementara itu, menurutnya ia tidak berwenang untuk memberikan standarisasi prosedur pelayanan publik yang meminta hasil rapid test. Hal ini terjadi di RS swasta yang banyak meminta agar pasien maupun keluarga pasien yang mendampingi harus menjalani rapid test sebelum masuk perawatan.
"Kita ada kewenangan tapi terbatas. Karena ada RS swasta dan ada RS di bawah pemerintah pusat," kata Ariza.
Namun demikian, ia menegaskan untuk rapid test maupun tes usap PCR yang dilakukan jajaran Dinas Kesehatan DKI dalam program 'active case finding' tidak ditarik biaya alias gratis.
"Kita mendorong memang pemerintah pusat membuat standarisasi rapid test atau tes PCR kalau memang diperlukan nanti seperti apa. Kami pemda sifatnya menunggu," ujarnya.
Sebelumnya, prosedur dan standarisasi pengenaan rapid tes dipertanyakan oleh Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty. Ia mengeluhkan komersialisasi rapid test. Warga yang hendak berpergian keluar kota menggunakan armada pesawat dan kereta api diharuskan melampirkan rapid test agar bisa melakukan perjalanan. Beberapa maskapai penerbangan pun menyelenggarakan tes cepat berbayar melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Tidak hanya itu, Lely yang pernah harus menjaga anggota keluarganya di RS diminta oleh RS tersebut untuk menjalani rapid test terlebih dulu sebelum bisa mendampingi keluarganya. (OL-4)
