Pemprov DKI Didesak Tiadakan HBKB

KEPALA Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho mendesak Pemprov DKI meniadakan sementara berbagai bentuk penyelenggaraan kegiatan luar ruang yang berpotensi menyebabkan berkumpulnya warga seperti Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Ia menyebut, penyediaan ruang untuk masyarakat berolahraga di luar ruang seperti itu tidak terlalu dibutuhkan masyarakat.

"Menurut saya aktivitas olahraga baik HBKB di Sudirman-Thamrin, di GBK, maupun yang disebar di 32 lokasi sebaiknya tidak ada untuk sementara waktu," kata Teguh, Kamis (2/7).

Ia menegaskan selain tidak ada urgensinya, warga juga masih lebih baik berolahraga sendiri di rumah masing-masing. Terbukti pelaksanaan HBKB di Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin pada 21 Juni dan HBKB wilayah dalam bentuk kawasan sepeda di 32 lokasi sama-sama menyedot puluhan ribu pengunjung.

Hal ini dikhawatirkan malah akan menjadi sumber penyebaran baru Covid-19 karena protokol kesehatan di acara itu sulit dilakukan. "Ini tidak ada pentingnya menurut saya. Saya lihat kepadatannya luar biasa di sana," tukasnya.

Teguh menyarankan lebih baik Pemprov DKI mengalihkan tenaga Satpol PP yang diterjunkan ke acara itu untuk mengawasi objek vital seperti pasar-pasar tradisional dan ruang publik lainnya. "Dari pada petugasnya di sana mengawasi orang yang santai-santai melanggar protokol kesehatan, lebih baik mengawasi yang jelas-jelas penting seperti pasar yang saat ini memang membutuhkan pengawasan dan pengendalian ketat," tegasnya.

Pada 21 Juni lalu, Pemprov DKI menyelenggarakan HBKB di Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin, setelah sejak Maret ditiadakan akibat pandemi Covid-19. Kawasan HBKB dipadati sekitar 40 ribu orang memenuhi kawasan itu.

Setelah itu, Pemprov DKI meniadakan kembali HBKB dan membagi pelaksanaannya dengan konsep penyediaan kawasan pesepeda di 32 titik di lima wilayah. Lagi-lagi pengunjung membludak hingga mencapai 81 ribu orang. (R-1)