Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PEMERINTAH provinsi (Pemprov) DKI tidak lagi menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako kepada warga terdampak covid-19 mulai Juli hingga Desember mendatang.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satri menyebut DKI bakal mengganti paket sembako tersebut dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Sebulan lalu kami sudah rapat sama Dinas Sosial. Bakal diganti dengan tunai," kata Iman saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (25/6).
Namun, untuk kepastian jumlah nominal bantuan dan pendistribusian BLT tersebut, Iman tidak mengetahui detail. DPRD, katanya, meminta untuk data penerima bansos mesti disinkronkan dengan benar.
Baca juga : 27 RW di DKI Masih Tergolong Zona Merah
"Harapan kami evaluasi supaya daftar penerima diperbaiki dulu. Kemarin masih ada yang double (ganda). Ada yang harusnya enggak dapat, malah dapat," tutur Politisi Gerindra itu.
Pada (17/6) lalu, Menteri Sosial Juliari Batubara menyatakan, penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako periode Juli-Desember di Jabodetabek, akan ditangani langsung oleh Kementerian Sosial.Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang sebelumnya juga memberikan bansos, tidak akan melanjutkan dan fokus pada program lain.
Nilai bantuan dikurangi dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu per keluarga per bulan. Pemberian sembako yang diperpanjang mencakup enam tahap penyaluran.Dalam penyaluran sembako gelombang pertama sejak April hingga Juni, Pemprov DKI memberikan bantuan untuk 800.000 kepala keluarga (KK). Adapun Kementerian Sosial menangani bantuan untuk 1,3 juta KK. (OL-2)
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved