Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH provinsi (Pemprov) DKI tidak lagi menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako kepada warga terdampak covid-19 mulai Juli hingga Desember mendatang.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satri menyebut DKI bakal mengganti paket sembako tersebut dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Sebulan lalu kami sudah rapat sama Dinas Sosial. Bakal diganti dengan tunai," kata Iman saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (25/6).
Namun, untuk kepastian jumlah nominal bantuan dan pendistribusian BLT tersebut, Iman tidak mengetahui detail. DPRD, katanya, meminta untuk data penerima bansos mesti disinkronkan dengan benar.
Baca juga : 27 RW di DKI Masih Tergolong Zona Merah
"Harapan kami evaluasi supaya daftar penerima diperbaiki dulu. Kemarin masih ada yang double (ganda). Ada yang harusnya enggak dapat, malah dapat," tutur Politisi Gerindra itu.
Pada (17/6) lalu, Menteri Sosial Juliari Batubara menyatakan, penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako periode Juli-Desember di Jabodetabek, akan ditangani langsung oleh Kementerian Sosial.Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang sebelumnya juga memberikan bansos, tidak akan melanjutkan dan fokus pada program lain.
Nilai bantuan dikurangi dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu per keluarga per bulan. Pemberian sembako yang diperpanjang mencakup enam tahap penyaluran.Dalam penyaluran sembako gelombang pertama sejak April hingga Juni, Pemprov DKI memberikan bantuan untuk 800.000 kepala keluarga (KK). Adapun Kementerian Sosial menangani bantuan untuk 1,3 juta KK. (OL-2)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved