Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memprediksikan pendapatan akan meningkat seiring berjalannya sektor-sektor ekonomi di masa PSBB Transisi. Hal itu diungkapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri dalam rapat evaluasi bansos bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta siang ini.
Sebelumnya diproyeksikan anggaran Pemprov DKI menurun seiring pelemahan ekonomi. Awalnya pendapatan Pemprov DKI diproyeksikan mencapai Rp87,9 triliun. Namun, akibat covid-19, proyeksi ikut diturunkan di April lalu menjadi Rp47 triliun.
"PSBB semua ramai dan bagus. Kan nanti ada penyesuaian dan finalisasinya di perubahan APBD di Agustus. Mungkin bisa saja naik, kita lihat transisi. Hotel, restoran, hiburan, kan bayar pajak di Juni. Kita lihat nanti bagus atau nggak. Maret-April praktis nol. Hotel tutup. Penerimaan rendah," kata Edi.
Baca juga: Instansi Negara yang Dikecualikan dari SIKM Bertambah
"Kita lihat di Juni ini kalau membaik, Agustus membaik, kita finalkan di perubahan berapa sesungguhnya rasionalisasi APBD kita," papar Edi.
Sebelumnya, akibat pandemi covid-19, APBD DKI menurun 53%. Untuk tetap dapat memiliki anggaran penanganan covid-19, jaringan pengaman, dan pemulihan ekonomi, Pemprov DKI sesuai arahan pemerintah pusat melakukan realokasi anggaran.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan berujar tidak ada pembangunan insfrastruktur baru hingga akhir tahun ini terkecuali untuk penanganan banjir. Seluruh anggaran pembangunan dialihkan untuk penanganan covid-19, jaring pengaman, dan pemulihan ekonomi dalam pos Belanja Tak Terduga senilai Rp5,3 triliun. (OL-14)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved