Potensi Klaster Korona Soetta, Ombudsman: Dokumen tak Divalidasi

OMBUDSMAN perwakilan Jakarta melakukan sidak ke Bandara Soekarno Hatta (Soetta) pascaperistiwa penumpukan penumpang pada Kamis (14/5) lalu.

“Kami menemukan ada potensi besar Bandara Soetta menjadi wahana cluster penyebaran covid-19 baik pada tanggal 14 Mei 2020 maupun di hari-hari berikutnya,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Teguh P Nugroho dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (19/5).

Potensi tersebut, katanya, didasarkan pada hasil temuan Ombudsman Jakarta terkait kesiapsiagaan otoritas Bandara Soetta dan para pihak lain dalam melaksanakan kedua kebijakan tersebut.

Ombudsman menemukan seluruh dokumen perjalanan dalam peristiwa 14 Mei dan sampai hari ini tidak ada yang divalidasi keabsahannya.

”Jangankan untuk melakukan validasi dokumen-dokumen perjalanan tersebut, untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen saja otoritas bandara dan para pihak lain di bandara tidak mampu,” tutur Teguh.

Saat kejadian 14 Mei, berdasarkan keterangan dan dokumen yang diperoleh tim Pemeriksa Ombudsman, saat itu hanya ada satu check point untuk 13 penerbangan. Sementara, jangka waktu antara satu penerbangan dengan yang lain tak lebih dari 20-30 menit.

Baca juga: Pemerintah Didesak Selidiki Penumpukan Penumpang di Bandara

Dengan asumsi penerbangan tersebut menggunakan pesawat tipe Boeing 737-900ER atau sekelas dengan kapasitas 215 tempat duduk, izin penerbangan tersebut hanya boleh diisi 50%. Maka ada sekitar 1.300 calon penumpang yang harus diverifikasi oleh seluruh petugas di lapangan.

“Jadi dengan situasi ini bisa dipastikan, tidak ada proses check and re-check oleh petugas di lapangan terhadap keabsahan dokumen tersebut, bahkan untuk sekedar memastikan para penumpang memiliki seluruh dokumen yang diperlukan," ungkapnya.

Hal tersebut, imbuh Teguh, terkonfirmasi dari keterangan otoritas bandara yang menyatakan tidak ada proses validasi dokumen.

Ombudsman juga membeberkan saat melakukan pemeriksaan pada 16 Mei, menemukan penumpang tetap bisa berangkat sekalipun dari daftar check list dokumen yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.

Pihak otoritas bandara mengaku telah melakukan perbaikan dan evaluasi dengan memecah check point dari 1 (satu) titik kini dibagi dalam 4 lapis/layer.

"Namun hal tersebut tidak lantas memperbaiki sistem pengecekan keabsahan dokumen yang dimiliki penumpang," ujarnya.

Jumlah personel dan kewenangan yang terbatas serta jeda waktu antarpenerbangan menyebabkan proses pengecekan keabsahan dokumen kepada pihak yang memberikan izin tidak mungkin dilakukan.

“Jadi perbaikan yang dilakukan hanya untuk menyaring penumpang dari sisi kelengkapan administrasi bukan pada validasi dokumen, dan di level pemeriksaan kelengkapan saja masih bolong,” tukasnya.(OL-5)