Kamis 14 Mei 2020, 18:53 WIB

"Malam Terakhir" McDonald's Sarinah Berbuntut Denda Rp10 Juta

Selamat Saragih | Megapolitan
"Malam Terakhir" McDonald

MI/RAMDANI
Suasana hari terakhir McDonald's gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu(10/5)

 

KEPALA Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Arifin, menyatakan, alasan pemberian sanksi denda kepada gerai McDonalds Sarinah, Jakarta Pusat, yang ditutup pada Minggu (10/5) malam, karena kesalahan tetap berada pada Manajemen McDonalds. Meski kerumunan bermula dari banyaknya warga yang ingin menyaksikan penutupan restoran cepat saji tersebut.

Banyaknya orang-orang datang ke restoran cepat saji itu, menurut Arifin, akibat pihak manajemen McDonalds mengumumkan jam, tanggal, hingga hari 'H' penutupan. Pengumuman itu mengundang perhatian lalu warga Jakarta berbondong-bondong untuk menyaksikan terakhir kali McDonalds, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, itu.

Akibat ulah dari manajemen McDonalds mengumumkan penutupan itu, mengundang warga Ibu Kota datang menyaksikan untuk terakhir kali.

Padahal, lanjut Arifin, saat bersamaan ada ketentuan sanksi terhadap pelanggaran PSBB yaitu tidak dibenarkan orang-orang berkumpul lebih dari lima orang.

Baca juga: Jelang Lebaran, Pasar Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Akibat pelanggaran dilakukan pengusaha McDonalds Sarinah, maka Pemprov DKI Jakarta menutupnya dan dikenakan sanksi denda senilai Rp10 juta. "Sebab, mereka gelar seremoni penutupan gerai saat berlaku pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta," ujar Arifin, di Jakarta, Kamis (14/5).

"Tapi karena dia umumkan jauh-jauh hari sebelumnya lalu dilansir di medsos tentang rencana akan ditutup pada jam sekian, tanggal sekian. Jadi orang-orang berdatangan. Ini salahnya McDonalds," kritik Arifin.

Karena itu, lanjutnya, sanksi bukan dikenakan kepada warga yang hadir melainkan kepada pihak McDonalds Sarinah.

"Orang banyak datang ke sana karena menyelenggarakan acara seremoni penutupan itu dari pihak McDonalds Sarinah," kata Arifin.

Sanksi itu, lanjutnya, tercantum pada Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DKI Jakarta, jelas Arifin. (OL-4)

Baca Juga

AFP/Adek Berry.

Bus Trans-Jakarta Tabrak Separator di Depan Ratu Plaza

👤Rahmatul Fajri 🕔Jumat 03 Desember 2021, 14:04 WIB
Argo mengatakan bus Trans-Jakarta mengalami ringsek di bagian depan setelah menabrak beton separator busway...
DOK Pemkab Tangerang.

Kabupaten Tangerang Siap Gelar Forum Pengelolaan Kawasan Pesisir 2022

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 03 Desember 2021, 13:55 WIB
PNLG merupakan jaringan regional pemerintah daerah yang menerapkan pengelolaan pesisir...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.

Polisi Selidiki Kebakaran Gedung Cyber 1

👤Rahmatul Fajri 🕔Jumat 03 Desember 2021, 11:47 WIB
penyelidikan untuk memastikan apakah ada unsur kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan kebakaran di lantai 2 gedung...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya