​​​​​​​Pascapandemi, Kualitas Udara di Jakarta Tetap Memburuk

KOMITE Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menilai kualitas udara kembali memburuk pascapandemi covid-19. Hal ini disebabkan karena hampir 3 dekade pencemaran udara di Jakarta yang sudah berlangsung kronis.

"Tanpa ada upaya pengendalian yang efektif dan terukur akan kembali berlanjut sekalipun pada 10 hari kedua social distancing sempat membaik kualitasnya," jelas Direktur KPBB Ahmad Syafrudin dalam diskusi virtualnya, Minggu (10/5).

KPBB pun mengusulkan ke pemerintah agar membuat teknologi dan management yang mampu mengendalikan pencemaran udara secara efektif dan terukur. Kemudian diminta segera terapkan regulasi yang lenih ketat terkait Standard Emisi (LEV) dan Standard Carbon Kendaraan Bermotor (LCEV) sebagai bagian dari NDC dalam penurunan emisi rumah kaca.

"Segera melaksanakan AQM (Air Quality Monitoring) secara komprehensif dan efektif di Jakarta dan sekitarnya, terutama dalam sektor transportasi sebagai penyumban terbesar pencemaran udara," jelas Syafrudin.

Pemerintah juga harus selektif mungkin mendorong pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan raya dengan mengedepankan non motorized transportation (NMT), dengan berjalan kaki atau bersepeda dan angkutan umum masal.

Pascapandemi, perul dibuat adanya penetapan zona rendah emisi yaitu kawasan yang hanya boleh diakses oleh kendaraan rendah emisi seperti BBG, Euro4, kendaraan listrik dan atau berdasarkan hasil uji emisi.

Baca juga: BMKG: PSBB Positif untuk Udara Jakarta

Syafrudin menjelaskan dari suveri Air Pollutants, penyumbang pencemaran udara terbanya berasal dari sepeda motor. Dari 19.165 ton/hari pencemaran udara, sumber utama ialah sepeda Motor dengan 44,53%, lalu disusul Bus dengan 21,43%, truk dengan 17,70%, mobil Solar dengan 1,96%, mobil bensin dengan 14,15% dan Bajaj dengan 0,23%.

KPBB minta pemerintah hanya mengizinkan distribusi can pemasaran BBM berkualitas baik (Euro4 Standard) dan BBG, dan melarang pemasaran Premium 88, Pertalite 90, Solar 48 dan Dexlite.

Lalu, untuk menghindari pencemaran udara lainnya, perlu menghentikan bus-bus kota yang tak terawat dan kendaraan bermesin 2 tak. Merazia kendaraan yang tak memenuhi baku mutu emisi dan memproses hukum secara ketat (strict liobility).

Menurut Syafrudin, trend AQM Data DKI Jakarta 2019 dengan konsentrasi PM2.5 ialah 46.1 ug/m3 (tidak sehat) sampai 194 µg/m3 (bahaya) referensi dari WHO dengan standard 10 ug/m3.

"Terakhir, Segera terapkan ERP (electronic road pricing) dan Parking Management (progressive parking fare) di kawasan segitiga emas dan jalan-jalan yang telah tersedia angkutan umum masal yang aman, nyaman dan terjadwal baik," pungkas Syafrudin. (A-2)