Jumat 08 Mei 2020, 16:35 WIB

Presiden Jokowi Izinkan Pembangunan Pulau C, D, G, dan N

Dhika Kusuma Winata | Megapolitan
Presiden Jokowi Izinkan Pembangunan Pulau C, D, G, dan N

Antara
Nelayan beraktivitas di kawasan Pulau G, perairan Teluk Jakarta, Jakarta Utara, Kamis (31/10/2019).

 

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. (Jabodetabek-Punjur).

Presiden Jokowi meneken Perpres tersebut pada pada 13 April dan diundangkan pada 16 April. Dalam perpres rencana tata ruang periode 2020-2039 itu, juga disinggung mengenai pulau reklamasi di pantai Jakarta.

Di Pasal 81 ayat (1) perpres itu disebutkan, kawasan reklamasi dikategorikan sebagai Zona B8 yakni zona dengan karakteristik daya dukung lingkungan rendah, prasarana lingkungan sedang hingga rendah yang berada pada kawasan reklamasi dengan rawan intrusi air laut dan rawan abrasi.

Baca juga: Soal IMB di Pulau Reklamasi Anies Bungkam

Reklamasi disebutkan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurungan, pengeringan lahan, atau drainase. Pulau reklamasi disebutkan yaitu Pulau C, D, G, N di pesisir pantai utara kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur.

"Kegiatan yang diperbolehkan meliputi peruntukan permukiman dan fasilitasnya, kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan industri dan pergudangan, kawasan pendukung fungsi pusat pembangkit tenaga listrik, dan/ atau kawasan peruntukan kegiatan pariwisata," begitu bunyi Pasal 121 (a) yang menyebutkan soal reklamasi.

"Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B8 serta mengganggu muara sungai, jalur lalu lintas laut dan pelayaran, serta usaha perikanan laut," sebut Pasal 121 (c).

Baca juga: Banding SK Pencabutan Izin Reklamasi Pulau H Ditolak

Ketentuan lain yang diberlakukan untuk reklamasi ialah peruntukan kegiatan pada setiap pulau mempertimbangkan peruntukan pada pulau utama di depannya, pengaturan intensitas ruang di pulau reklamasi dengan koefisien zona terbangun paling tinggi 40% sesuai dengan hasil kajian, meminimalisir timbulnya bangkitan dan tarikan yang membebani daratan utama (mainland), dan mempertimbangkan karakteristik lingkungan. (X-15)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Ketua DPRD DKI Akan Datang Penuhi Panggilan KPK

👤Mediaindonesia 🕔Senin 20 September 2021, 21:09 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemanggilan terhadap Anies Baswedan dan Prasetyo Edi Marsudi untuk diperiksa sebagai saksi...
dok Bharatasena

Akabri 1996 Bharatasena Berdayakan UMKM Digital

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 20 September 2021, 21:04 WIB
Ada 9.220 Vaksin dan 7.000 paket sembako yang akan dibagikan secara menyeluruh di kawasan Jakarta dan...
Dok.MI

Polres Depok Ungkap Penggelapan 40 Mobil Rental

👤Kisar Rajaguguk 🕔Senin 20 September 2021, 20:48 WIB
Saida, salah satu korban mengaku sangat senang mobilnya kembali ke tangannya. Mobilnya sempat hilang setelah disewa oleh DD selama dua...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Bendungan Rakyat

\PEMERINTAH berkomitmen meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Tanah Air.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya