Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Utama Perumda Pasar Jaya Arif Nasruddin menjamin dalam pendistribusian bantuan sosial (bansos) tahap 2 tidak akan terlambat seperti pada tahap 1.
Arif mengatakan pihaknya memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan paket sembako untuk bansos tahap 2 karena saat ini Pemprov DKI tengah menunda sementara pendistribusian sambil melakukan perbaikan data.
Baca juga: Menhub Izinkan Operasi Moda Transportasi, Organda: Jangan Ngaco!
"Saya yakin tidak molor meski jumlahnya bertambah. Karena kami punya waktu yang cukup," ungkap Arif dalam sela rapat evaluasi bansos bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/5).
Arif mengakui ada sedikit kendala dalam distribusi bansos tahap 1 yang membuat penyaluran bansos bermasalah.
"Karena waktunya sempit. Saya dapat perintah (distribusi) 8 April sementara 9 April sudah harus delivery ke Kelurahan Penjaringan 10ribu paket. Bayangin aja," jelasnya.
Waktu yang sempit itu menurutnya tidak terulang di pemberian bansos tahap 2. Sementara itu, dalam pendistribusian bansos tahap 1 pun Arif mengakui apa yang sudah dicapai Perumda Pasar Jaya sudah cukup memuaskan.
Sejak membagikan bansos pada 9 April, Perumda Pasar Jaya mampu membagikan 96% dari total 1,2 juta paket bansos pada 24 April. Pendistribusian mencapai 100% dikeesokan harinya atau pada 25 April.
"Itu menurut saya ya kami bekerja yang terbaik. Apa yang diperintahkan ke kami, itulah yang kami kerjakan. Dan mencapai 96% laku 100% besoknya itu juga sudah merupakan hal yang luar biasa di tengah situasi saat ini sulit ada covid-19," tegasnya.
Pada bansos tahap pertama yang berlangsung selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap pertama 10-23 April, Pemprov DKI membagikan 1,2 juta paket bansos kepada 1,2 juta KK. Nilai paket bansos adalah Rp149ribu.
Sementara itu, pada pembagian bansos tahap 2 diperkirakan jumlah penerima akan bertambah menjadi 2juta KK dengan nilai bansos yang juga bertambah. Bansos tahap kedua akan dibagikan menjelang lebaran.(OL-6)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved