Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan sudah menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap pertama sebesar 98,4% ke warga terdampak covid-19 sesuai data penerima. Ia mengakui masih kesalahan dalam penyaluran berupa sembako itu.
"Kemarin ada 1,6 persen distribusi yang sampai ke orang tidak berhak, ada yang salah alamat, dikembalikan dari (warga) yang mampu, ada yang meninggal. Tapi, kami bersyukur 98,4% terdistribusi dengan baik," terang Anies saat konferensi pers di Gedung Balai Kota Jakarta, Jumat (1/5).
Salah sasaran dalam pendistribusian sembako tersebut, kata Anies, segera diperbaiki untuk bantuan tahap kedua. Saat ini Pemprov DKI belum menyalurkan bantuan lagi ke warga terdampak karena masih mengkaji soal akurasi data penerima bantuan.
"Dalam waktu singkat bisa mendistribusi 98,4% pada kepala keluarga, saya kira itu langkah yang harus diapresiasi. Nah, yang 1,6 lagi dikoreksi," kata Anies.
Dalam Keputusan Gubernur nomor 386 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk yang rentan terdampak Covid-19 dalam pemenuhan kebutuhan pokok selama pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta, disebutkan 1.194.633 kepala Keluarga penerima bantuan sosial.
Kepgub tersebut juga mengatur tentang Jenis Bantuan sosial yang diberikan Pemprov DKI senilai Rp. 149.500 per paket.
Isi paket sembako yang diberikan berupa beras 5 kilogram 1 karung, 2 kaleng sarden kecil, minyak goreng 0,9 lt 1 pouch, biskuit 2 bungkus, 2 masker kain, dan 2 sabun mandi batang. Tanpa uang tunai. (OL-2)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved