Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
Penyaluran bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahap dua ditunda sementara. Kepala Divisi Perkulakan Retail Distribusi PD Pasar Jaya, Edison Sembiring mengungkapkan kini pihaknya sedang membahas terkait akurasi data penerima.
"(Bansos) ini sedang dibahas ditingkat pemprov ya. Supaya di dalam (penyaluran) bansos kedua ini lebih akurat semuanya," ujar Edison saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (28/4).
Menurut Edison, sejak Sabtu (25/4) lalu pendistribusian bansos sudah selesai disalurkan ke kelurahan. Pemprov DKI berencana menyalurkan paket sembako tiga tahapan lagi ke warga rentan miskin yang terdampak covid-19.
"Kita sudah selesai sesuai daftar kelurahan dan RW pada Sabtu lalu. Saat ini, sedang dibahas (penyaluran bansos tahap dua)," kata Edison.
Baca juga: Lanjutkan Kasus Nasi Anjing, Polisi Tunggu Hasil Lab BPOM
Penyaluran bansos pada tahap pertama kerap bermasalah. Di kelurahan Kelapa Gading Barat misalnya, sebanyak 22 paket dikembalikan oleh warga yang tergolong mampu.
Selain itu, kasus lainnya ialah molornya penyaluran sembako sempat dialami oleh warga Petamburan, Jakarta Pusat. Lurah Petamburan Setiyanto mengungkapkan 4.939 warga belum menerima paket sembako pada (23/4) lalu.
Kritikan soal bansos DKI pernah dilontarkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjutak. Ia mengatakan data penerima bansos Pemprov DKI tidak akurat.
Hal ini dibuktikan dengan sejawat Gilbert yang terdata menerima bansos, yakni Jhonny Simanjutak.
"Data itu ngawur karena tidak melibatkan struktur pemerintahan yang sudah ada dari RT, RW, dan Kelurahan," jelas Gilbert, Rabu (22/4) lalu. (OL-14)
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved