Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah bekerja keras mendistribusikan penyaluran aneka bantuan sosial dan program jaring pengaman sosial, baik dalam bentuk tunai maupun sembako.
Bantuan tersebut menyasar keluarga miskin, buruh harian, pemulung, korban PHK, buruh tani serta kelompok marjinal lainnya, baik di perkotaan maupun di pedesaan
"Kami dan tim PKK akan terus ‘bergerillya’ turun menyambangi keluarga miskin di wilayah padat Jakarta lainnya untuk membagikan sembako ke warga miskin yang benar-benar membutuhkan," ujar Tri Tito Karnavian, isteri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam keterangan resminya, Jumat (24/4).
Baca juga: Kota Shanghai Bantu DKI Tangani Covid-19
Tri bahkan turun langsung menelusuri gang-gang sempit di kelurahan Senen, Kramat Sentiong dan Kota Tua Jakarta Utara. Menurutnya, lokasi tersebut dikenal sebagai kantong-kantong kawasan kumuh dan miskin Jakarta.
"Bantu rakyat yang paling bawah agar terbangun rasa solidaritas dan kegotongroyongan ditengah pandemi," kata Tri.
Saat membagi paket sembako, Tri menyebut, pihaknya sudah mengatur sedemikian rupa. "Untuk menghindari kerumunan" tuturnya.
Ia juga meminta warga untuk turut mencegah virus korona dari diri sendiri, dengan cara paling sederhana, yaitu ajakan rajin mencuci tangan dengan sabun dan pakai masker. (OL-14)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved