Sepekan Lebih PSBB, Penyaluran Bantuan di DKI Masih Sporadis

OMBUDSMAN Perwakilan Jakarta Raya tengah mengumpulkan informasi detail mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos). Lembaga itu menilai penyaluran bansos masih bersifat sporadis, tanpa adanya verifikasi data.

"Ya di awal-awal ini masih sporadis saja," pungkas Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho, saat dihubungi, Senin (20/4).

Hal itu dapat dilihat dari kacaunya penyaluran bansos, lantaran masih banyak warga yang pindah domisili dan meninggal dunia. Bahkan, warga menengah ke atas di perumahan elit terdaftar sebagai penerima bansos.

"Kalau 1-2 masih wajar. Tapi kalau di beberapa wilayah yang seperti itu banyak tentu ini jadi catatan," kata Teguh.

Lebih lanjut, dia menyebut proses pemeriksaan dan pengumpulan informasi selain bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, juga menggandeng lembaga non pemerintah yang fokus pada hal tersebut.

Begitu informasi terkumpul, rencananya Ombudsman akan menggelar rapat bersama Pemprov DKI melalui telekonferensi pada Rabu (22/4) besok.

"Rabu ini kami akan mengundang mereka dalam rapat video conference. Nah, nanti kan saya tidak bisa menyatakan apa yang salah dan apa yang benar, sebelum kami verifikasi ke dinsos dan dinkes. Yang hadir pertemuan itu terkait tindakan korektif apa yang akan dilakukan Pemprov DKI untuk memperbaiki bansos," paparnya.

Selain itu, dia juga menyoroti ketidaksiapan Pemprov DKI dalam penyaluran bansos. Hingga saat ini, belum separuh dari total target penyaluran bansos terdistribusi, yakni 1,2 juta kepala keluarga (KK). Teguh pun berharap rekomendasi yang diberikan dapat mempermudah perbaikan. Dia memperkirakan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan diperpanjang.

"Oh iya pasti karena belum efektif kok. Melihat dari jumlah kasus yang belum menurun dan masyarakat belum patuh. Pasti akan diperpanjang," tandasnya.(OL-11)