Distribusi Sembako Harus Tepat Sasaran

PEMERINTAH pusat mulai membagikan bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako ke wilayah yang terdampak virus korona. Distribusi itu dimulai dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. 

Presiden Joko Widodo meminta distribusi itu tepat sasaran. Untuk memastikannya, Kepala Negara juga menekankan agar ada tim lapangan yang memeriksa secara langsung.

“Saya ingin bantuan sosial kepada yang kurang mampu ini betul-betul tepat sasaran, ada kontrol pengawasan, ada cek lapangan, sehingga bantuan bisa diterima penerima dengan baik,” kata Jokowi.

Kemarin, pelepasan pembagian sembako secara simbolis dilakukan Menteri Sosial Juliari Batubara di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Ia mengemukakan selama tiga bulan paket bantuan senilai Rp600 ribu akan disalurkan kepada 1,2 juta keluarga di Jakarta dan 600 ribu keluarga di kawasan Bodetabek.

“Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk memastikan bahwa negara hadir dalam penanganan covid-19, terutama bagi warga yang terdampak. Bantuan ini harus tepat sasaran sehingga bisa betul-betul memberi manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Juliari.

Sebelumnya, pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp40,4 triliun khusus untuk bantuan sosial berupa paket sembako dan tunai. Rinciannya, sebanyak Rp2,2 triliun untuk 1,2 juta keluarga di DKI Jakarta dan Rp1 triliun untuk 576 ribu keluarga di wilayah penyangga.

Lalu, Rp16,2 triliun untuk warga di luar Jabodetabek. Bansos ini merupakan bantuan langsung tunai (BLT) yang akan disalurkan ke warga yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun bansos sembako. Adapun Rp21 triliun dialokasikan untuk bantuan sosial di desa. Program ini diambil dari anggaran dana desa.

Bermasalah

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku menerima keluhan warga soal penerimaan bansos yang dituding tidak tepat sasaran.

Ia mengatakan, data penerima bansos yang dimiliki Gubernur Anies Baswedan bermasalah. “Jujur, sejak awal saya sampaikan data (DKI) jadi masalah. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan data. Orang yang seharusnya tidak dapat, malah akhirnya dapat (bansos),”  ungkap Gembong.

Menurut dia, data terkait dengan warga DKI rentan miskin dan miskin yang dijanjikan menerima sembako perlu diperiksa kembali pemerintah pusat. Maklum, di beberapa kelurahan di Jakarta, seperti di Kelapa Gading Barat dan Kembangan Selatan, warga yang mampu justru mengembalikan paket sembako tersebut.

Pemprov DKI kembali mendistribusikan bantuan sosial tahap pertama ke 26 kelurahan di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat, kemarin. Target penerima bansos selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebanyak 1,2 juta KK. Program ini bersumber dari realokasi anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta.

“Total paket yang didistribusikan hari ini (kemarin ) sebanyak 88.942 paket,” kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah. (Pra/Ins/Medcom/J-3)