5 Kepala Daerah Bodebek Minta Commuter Line Setop Operasi

SEMUA kepala daerah yang ada dari lima kota dan kabupaten di Jawa Barat, yang menjadi penyangga DKI Jakarta, melakukan rapat koordinasi secara virtual dengan pihak PT KCI dan DAOP 1 Jakarta, Senin (13/4) sore.

Rapat koordinasi tersebut buntut dari peristiwa di stasiun-stasiun kereta pada Senin pagi, saat terjadi penumpukan penumpang. Ribuan orang mengantre, berdesak-desakan dan mengabaikan sosial distancing atau melanggar pembatasan sosial berskala besar/PSBB).

"Tadi sudah koordinasi dengan PT KCI, DAOP 1 Jakarta, PT KAI, Bupati Bogor, Wali Kota Bekasi, Wali Kota Depok yang diwakili kadishubnya dan Bupati Bekasi yang juga diwakili kadishubnya," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.

Dalam pernyataan tertulisnya melalui WAG (whatsapp grup) media, Selasa (14/3) pagi, Dedie menegaskan lima kepala daerah di Bodebek memberikan opsi kepada PT KCI dan PT KAI sebagai operator KRL, untuk penghentian sementara kereta api commuter line. Pemberhentian operasional itu dilakukan selama 14 hari, sesuai masa pemberlakuan PSBB.

Tujuan besarnya, kata Dedie, agar efektivitas PSBB tercapai dan upaya menurunkan risiko penyebaran covid-19 berhasil secara kualitatif dan kuantitatif.

Lebih jauh Dedie menyebut, dari hasil pertemuan itu sebenarnya ada beberapa opsi yang muncul dan direkomendasikan. Baik kepada Daop 1 Jakarta PT KAI, PT KCI dan Gubernur DKI Jakarta.

"Yang ekstremnya adalah menutup operasi kereta selama 14 hari, tapi ada beberapa opsi lainnya," katanya.

Opsi tersebut diusulkan, karena jika operasional commuter line dihentikan risikonya terlalu besar. Dengan kondisi seperti sekarang, dia menganggap pengendalian pembatasan fisik sangat lemah.

"Kita tidak bisa menjamin bahwa pembatasan sosial distancing di dalam kereta api itu bisa terwujud. Buktinya apa? Buktinya terjadi penumpukan- penumpukan penumpang. Seperti kejadian tadi pagi. Kemudian tidak ada-protokol covid yang bisa dilakukan sebagaimana dari harapan kita semua,"ungkapnya.

Opsi lainnya, kepala- kepala daerah meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mengevaluasi, melakukan pengetatan terhadap kegiatan-kegiatan di Jakarta.

"Kami meminta Gubernur DKI memikirkan bagaimana sesungguhnya, bidang- bidang apa saja yang masih secara normal beroperasi di Jakarta. sehingga masyarakat, atau mereka yang berangkat dari Bogor dan Bekasi itu punya tujuan- tujuan tertentu di Jakarta," katanya.

Baca juga: Efektifkan PSBB tanpa Represi

Ia menyarankan masalah penumpukan penumpang commuter line ini bisa dipetakan oleh pihak-pihak terkait. Kemudian dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas, tentu, dari Bogor dan Bekasi ini bisa ditekan semaksimal mungkin.

Ketiga, lanjut Dedie, ada juga opsi alternatif. Kalau pun tidak dilakukan secara penuh, pemberlakukan operasional PT KAI itu hanya dilakukan bukan pada jam-jam sibuk.

"Artinya, misalnya hanya jam 11 pagi sampai dengan sampai jam 2 siang saja. Kalau memang ada kebutuhan mendesak dan memang harus naik kereta api, bukan di jam mereka bekerja," terangnya.

Menurutnya itu untuk menghindari seperti yang terjadi pada Senin pagi. Pasalnya, keluhan penumpukan penumpang bukan hanya terjadi di Stasiun Bogor, melainkan juga di Stasiun Cilebut, Stasiun Bojong Gede. Di Depok juga terjadi, bahkan stasiun Bekasi juga. Penumpukan yang sedikit ringan di Stasiun Cikarang.

"Nah, artinya permasalahnya adalah ketidakmampuan kita untuk melakukan sosial distancing di sarana moda kereta api," katanya.

Terakhir yang dibahas tadi, lanjut Dedie, para kepala daerah bersepakat untuk melaksanakan semua pemikiran, usulan ini dengan cara bersurat resmi ke Menteri Perhubungan, dan juga Gubernur DKI Jakarta. Kemudian juga kepada Gubernur Jabar untuk dilakukan pertimbangan- pertimbangan supaya tujuan dari sosial distancing yang sudah memakan biaya cukup besar ini tidak sia- sia.

"Sekarang kan, bicaranya jaring pengaman sosial, kemudian kita bicara bagaimana pendistribusian bantuan, bagaimana masyarakat bisa cepat kembali ke kehidupan normal. Tetapi di sisi lain, kita sedang memproduksi covid. Ini yang harus betul- betul dipikirkan, supaya pelaksanaan PSBB di Jabodetabek menjadi efektif dan efisien," pungkasnya. (A-2)