Trending #KawalBansosCoronaDKI, DPRD Minta Anies Transparan

SAAT ini warganet ramai memperbincangkan soal transparansi bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Tren pembicaraan dengan tagar #KawalBansosCoronaDKI dicurahkan oleh warganet. Misalnya dari @yusuf_dumdum menanyakan kejelasan berapa yang semestinya didapat warga soal bansos tersebut.

Baca juga: Hari ini 10 Jenazah Dimakamkan SOP Covid-19 di Pondok Ranggon

"Jadi sebenarnya warga miskin dapat berapa sih, pak Anies baswedan? 2 April katanya warga miskin dpt bantuan 1 jt/bulan. Trus 11 April yg diterima hanya Rp149.500? Yang benar gimana? Jangan sampai ada penyelewengan dana bansos," ujar cuitanya, Kamis (13/4).

Kemudian, warganet lainya dengan akun @AriestaRiico juga memperingatkan ada ancaman hukuman bagi pihak yang menyelewengkan anggaran bencana.

"Ingat, ancaman hukuman mati koruptor anggaran bencana dan proses pengadaan darurat bencana. KPK RI berkomunikasi dengan LKPP dan BPKP RI mengawasi percepatan pengadaan barang untuk penanganan virus Corona," kata @AriestaRiico.

Pun juga warganet dengan akun @NKHaenun yang mengatakan, "Harus dikawal itu, jangan sampai diselewengkan #KawalBansosCoronaDKI," ucapnya.

Lalu, bagaimana tanggapan DPRD DKI Jakarta soal pembahasan #KawalBansosCoronaDKI?

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zita Anjani, mengatakan sebaiknya Anies Baswedan transparan dalam anggaran bansos yang dikeluarkan untuk warga rentan miskin dan miskin terdampak Covid-19 itu.

"Ya kalau bisa diumumkan ke publik. Jadi, bisa langsung juga pemprov dapat masukan sesuai fakta di lapangan. Tahap awal pembagian belum merata banyak warga membutuhkan yang justru tidak dapat. Kedepannya harus di Cek Real data di lapangan siapa yang memang benar membutuhkan," paparnya.

Komisi E DPRD, kata Zita, bakal terus mengawasi dan memberikan real time masukan setiap saat agar benar-benar bantuan sosial tersebut tepat sasaran.

"Tapi untuk tahap awal sudah baik sekali. Kan tidak gampang mendata dan mendistribusikan dalam waktu singkat. Pandemi berkepanjangan harus menjadi bahan pembelajaran kedepannya agar mekanisme lebih rapih dan tepat sasaran," pungkas Zita.

Baca juga: Permenhub Bertentangan dengan Permenkes, Gojek: Membantu Mitra

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan berupa sembako yang tidak mencakup uang tunai. Satu harga paket sembako ialah Rp149.500, sudah termasuk packing.

Adapun isi sembako yang diterima per kepala keluarga, yaitu beras 5 kilogram (kg) dalam satu karung, sarden atau kornet 350 gram sebanyak dua kaleng, dua snack atau biskuit 300 gram, minyak goreng 0,9-1 liter, dua sabun mandi ukuran 190 gram dan dua lembar masker kain. (OL-6)