Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Tenaga Kerja, Transmigasi, dan Energi DKI Jakarta meminta kepada masyarakat agar jangan khawatir tidak mendapat bantuan dari Dinas Sosial DKI saat Pemprov DKI bersama Perumda Pasar Jaya mendistribusikan bantuan sosial (bansos).
Pemprov DKI akan berupaya semaksimal mungkin menampung dan memberikan bantuan sosial bagi warga miskin dan rentan miskin akibat pelemahan ekonomi selama wabah covid-19.
Melalui pendataan yang dilakukan oleh Disnakertrans dan Energi, nantinya penerima bantuan akan mendapat bantuan berupa program Kartu Prakerja dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).
"Disnaker malah justru mendata, kuota yang di Dinsos 1,2 juta keluarga terus yang daftar lebih, kami tampung. Sisanya masuk Disnaker supaya tidak ada double pemberian bantuan. Supaya semua dapat bantuan," kata Kepala Disnaketrans dan Energi DKI Andri Yansyah saat dihubungi, Senin (13/4).
Menurutnya Dinsos DKI akan mendata warga penerima bantuan dari kategori penerima KJP, Kartu Lansia Jakarta, dan program yang sudah ada selama ini. Selain itu, Dinsos juga mendata penerima bantuan dari pekerja informal.
Namun, jika sudah penuh, Disnakertrans dan Energi juga akan mendata pelaku pekerja informal dan pekerja lainnya yang kehilangan penghasilan. Pendataan penerima bantuan dari Disnakertrans dan Energi utamanya juga berasal dari sektor pekerja yang terkena PHK maupun dirumahkan tanpa upah atau 'unpaid leave'.
"Prinsipnya kan yang tidak punya kerjaan jadi punya. Ini program kami. Termasuk teman-teman media, kan ada juga," tegasnya.
Andri Yansyah menyebut Kemenaker memberikan kuota penerima bantuan Kartu Prakerja untuk DKI Jakarta sebanyak 1.647.145.
"Masih tersisa 300ribuan slot," pungkasnya.
Program bantuan sosial melalui Kartu Prakerja akan diberikan oleh pemerintah pusat bersumber dari APBN. Total nilai bantuan Kartu Prakerja yakni Rp3,55 juta dengan rincian insentif Rp600ribu perbulan, insentif tambahan Rp150ribu untuk tiga bulan yang diberikan perbulan Rp50ribu, dan bantuan pelatihan dan keterampilan kerja.(OL-2)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved