Musrenbang DKI, Wali Kota Jakbar Minta Normalisasi 10 Kali

SEBANYAK 10 sungai atau kali yang melintasi Jakarta Barat perlu dinormalisasi untuk mengurangi puluhan titik rawan banjir.

"Kami minta diprioritaskan normalisasi 10 kali yang melintasi wilayah Jakbar. Karena ini setidaknya bisa mengurangi. Ada 56 titik rawan banjir," ungkap Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi dalam video conference Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota dan kabupaten, Rabu (8/4).

Musrenbang yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah itu banyak mengungkapkan permintaan program pengendalian banjir.

Baca juga: Lagi, 19 Jenazah Korban Covid-19 Dikubur di TPU Pondok Ranggon

Kesepuluh kali yang diminta untuk dinormalisasi adalah Kali Mookervart, Kali Angke, Kali Sekretaris, Kali Pesanggrahan, Kali Apuran, Kali Beton, Kali Duri, Kali Semanan, Kali Krukut, dan Kali Semongol.

Anggota DPRD DKI Dani Anwar meminta agar Pemprov DKI menambah rumah pompa di RW12 Utan Kayu Cempaka Putih.

"Di wilayah ini banjir cukup tinggi dan lama saat tahun baru dan saat beberapa kali Jakarta diguyur hujan ekstrem. Harap ini bisa menjadi bagian prioritas pembangunan Pemprov DKI," kata Dani.

Baca juga: Pak Sandi, Pak Anies Maunya Istilah Naturalisasi, bukan Normalisasi

Perhatian terhadap masalah banjir juga diminta oleh Wali Kota Jakarta Timur M Anwar. Anwar mengatakan Jakarta Timur memang salah satu wilayah yang paling terdampak banjir.

"Ada 33 kelurahan yang terdampak. Untuk penanganan banjir porsi kegiatannya lebih banyak di Dinas Sumber Daya Air mencapai 60% baru sisanya di suku dinas hanya 40%," kata Anwar.

Baca juga: Akhiri Polemik Normalisasi, Anies Kini Dukung Pemerintah Pusat

Salah satu langkah yang sudah dilakukan seperti membuat sodetan ke Kali Sunter Hulu. Luapan kali ini kerap menjadi banjir di Kelurahan Cipinang Melayu hingga 130 cm. Namun, karena adanya sodetan, banjir kini berkurang menjadi 30 cm.

Dia menambahkan, sodetan yang sama pun perlu dibuat dari Waduk Kampung Rambutan. Ada lahan kewajiban pengembang seluas 5 hektare yang belum diserahterimakan ke Pemprov DKI dan bukan menjadi wewenang Pemkot Jaktim.

"Oleh karena itu kami minta agar urusan ini dipercepat agar bisa mengurangi banjir secepatnya," tukas Answar.

Anwar juga berharap program pengendalian banjir akan terus dilanjutkan semisal pembangunan sumur resapan dan drainase vertikal. Di Jaktim selama ini sudah dibangun 1.020 drainase vertikal serta 628 sumur resapan. (X-15)