Pusat Perlu Atur Work From Home di Jakarta

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai imbauan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bagi para pekerja untuk work from home belum sejalan dengan bupati dan wali kota kota penyangga Jakarta.

Padahal banyak orang yang bekerja di Jakarta berasal dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Salah satu imbas yang tidak terelakkan dari hal tersebut adalah padatnya penumpang commuter line seperti yang terjadi Senin (23/3) pagi tadi.

Oleh sebab itu, untuk mendorong lebih banyak orang yang bekerja dari rumah, Nirwono menekankan peran pemerintah daerah untuk memberikan insentif seperti pengurangan pajak bagi perusahaan.

"Di situ kan harus saling berkoordinasi dan saling memberi insetif. Insetif bukan hanya DKI, tapi bupati dan wali kota yang ada di Bodetabek juga harus ikut bertanggung jawab," kata Nirwono saat dihuhungi Media Indonesia, Senin (23/3).

Baca juga: Disnaker DKI Pantau Perusahaan yang belum Terapkan Work From Home

"Jadi artinya pemerintah Bodetabek dalam hal ini tidak bisa lepas tangan. Harus berkoordinasi dengan Pemprov DKI," imbuhnya.

Namun, Nirwono mengatakan bahwa koordinasi tersebut harus dikendalikan oleh pemerintah pusat. Pasalnya, DKI Jakarta yang notabene berstatus provinsi tidak dapat mengatur Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang merupakan kota dan kabupaten. "Tidak apple to apple," ujarnya.

Dalam hal ini, ia menyebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo yang harus turun tangan membenahi masalah tersebut. Perkara transportasi massal misalnya, Nirwono mengatakan bahwa BNPB perlu mengambil alih untuk mengkoordinasi soal kebijakan, sterilisasi, termasuk pembatasan penumpang.

"Sementara RK (Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat) dan Wahidin (Wahidin Halim, Gubernur Banten) jalan sendiri-sendiri, dalam konteks hanya provinsi. Mereka tidak melihat bahwa warga Bodetabek yang penyumbang terbesar ke DKI itu harus dijembatani," tandas Nirwono. (OL-14)