Pansus Banjir Bukan Ajang Politisasi

PEMBENTUKAN panitia khusus (pansus) banjir dipastikan bukan untuk menakut-nakuti masyarakat maupun ajang menjatuhkan citra Gubernur Anies Baswedan. Pansus dibentuk untuk mencari solusi agar Ibu Kota tidak kembali tergenang air.

“Ini kita cari solusi, bukan nyalahin orang. Saya selalu bilang pansus mencari solusi atas kasus yang dipansuskan, bukan mencari lain-lain,” tegas Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik, kemarin.

Politikus Partai Gerindra, itu membeberkan mayoritas fraksi akhirnya sepakat mendukung pembentukan pansus banjir. Ia juga keberatan jika ada pihak yang menilai Anies belum maksimal dalam menangani banjir.

Dukungan Fraksi Gerindra, terang dia, bukan untuk menjatuhkan citra Anies. “Itu karena ada yang enggak paham saja. Kalau ada yang ngomong anggaran (banjir) kecil, kan dewan yang menetapkan anggaran.”

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga bersedia mengakhiri polemik pembentukan pansus. Meski sebelumnya sempat menolak, PKS pun luluh dan mengirimkan 4 kadernya menjadi anggota pansus banjir.

Fraksi PKS komit tidak akan meminta pembentukan pansus banjir untuk dijadwalkan ulang dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus). “Karena sudah ada jaminan dari teman-teman fraksi lain ini tidak akan dipolitisir,” kata Sekretaris Fraksi PKS Achmad Yani.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Hadameon Aritonang, mengatakan saat ini sudah 5 fraksi di DPRD DKI mengirimkan nama perwakilannya, yaitu PKS, Demokrat, NasDem, PKB/PPP, dan Gerindra.

Sementara fraksi yang belum menyerahkan nama anggotanya ialah PAN, Partai Golkar, dan PDIP. Tidak ada batasan waktu bagi fraksi yang belum menyerahkan nama perwakilannya.

“Namun, perlu diingat pengiriman nama lebih cepat tentunya akan lebih efektif,” tutup Hadameon. (Ins/Put/J-3)