Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PANITIA Khusus (Pansus) banjir akan memanggil semua pihak terkait untuk menyelidiki terjadinya banjir di Jakarta seperti Mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Sebenarnya semua terkait masalah banjir kita panggil. Kan indikasi-indikasi saya sudah dapat. Got mampet, pintu air, masalah alat-alat tidak siap. Beli banyak-banyak enggak dirawat,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Rabu (4/3).
Pansus dipastikan hanya melakukan pembahasan guna menyelidiki masalah banjir agar bisa mencari solusi bersama-sama terkait bencana yang selalu terjadi tiap musim hujan itu.
Dengan segala upaya yang tepat menurutnya genangan memang tidak bisa dihilangkan 100%. Namun, Prasetio menegaskan bila upaya pemerintah tepat dalam mengendalikan genangan dan banjir, seharusnya setiap tahun banjir semakin ringan bukan malah terus terjadi berulang-ulang di wilayah yang sama.
Sebelumnya banjir di Jakarta sudah terjadi hingga tujuh kali sejak Januari lalu. Pada 25 Februari lalu banjir merendam 200 RW dan membuat 15 ribu warga mengungsi.
Namun Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunda mengirimkan anggota untuk menjadi perwakilan dalam Pansus Banjir.
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani menyebut penyebabnya adalah PKS menganggap agenda pembentukan pansus banjir tidak resmi karena tidak dijadwalkan sebelumnya dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI pada 24 Februari lalu. “Kalau tidak ada persetujuan tiba-tiba muncul dianggap cacat hukum. Kita tidak mau lakukan pelanggaran,” kata Yani.
Fraksi PKS mendorong agar agenda pembentukan pansus banjir bisa dibahas ulang di rapat Bamus lainnya dengan penjadwalan resmi.
Anggota Fraksi PAN Zita Anjani mempertanyakan sikap Fraksi PKS ini. “Jadi kalau mereka menolak justru jadi pertanyaan. Kenapa begitu? Ada apa? Padahal maksud kita kan baik,” terang Zita.
Zita pun membantah Bamus hanya bisa membahas sesuatu agenda yang dijadwalkan. Menurutnya, DPRD bisa membahas apapun usulan dari anggota dewan asal tidak keluar dari tupoksi DPRD. (Put/Ins/J-1)
MAYORITAS wakil rakyat Jakarta berpendapat Ibu Kota sudah darurat banjir. Atas dasar tersebut, DPRD DKI sepakat membentuk tim panitia khusus (pansus)
KETUA DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan bahwa tugas panitia khusus (pansus) banjir berbeda dengan usulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pembentukan pansus untuk mengusut penyalahgunaan kekuasaan Sambo tidak semudah membalik telapak tangan. Meski ada desakan dari publik dan aktivis, tetapi di DPR sulit direalisasikan.
TIM Advokasi untuk Kemanusiaan Korban Gagal Ginjal Akut pada Anak (GGAPA) dan 25 keluarga korban menemui Komisi IX DPR di Jakarta, pada Rabu, 25 Januari 2023. Mereka meminta DPR membentuk pansus.
Charlers Honoris mengatakan, jika tak ada keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut, DPR akan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait polusi udara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved