Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KORPS Adhyakda Kota Depok optimis meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun ini.
Optimisme itu disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) M. Adi Tougarisman saat menyambangi Gedung Putih Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Jalan Boulevard, Cilodong, Kota Depok, Rabu (26/2).
"Saya optimis Kejaksaan Negeri Kota Depok tahun ini akan meraih opini WTP dari BPK," katanya
Keoptimisan Tougarisman tersebut diungkapkannya setelah melihat secara langsung managemen perubahan di kejaksaan tersebut. "Ada enam aspek managemen yang telah dilakukan yang menjadi penilaian opini WTP, " ujar dia.
Keenam aspek managemen dimaksud adalah kejaksaam berkomitmen mengubah polapikir perilaku, kemudian penata pelaksanaan, artinya managemen, administrasi, kemudian termasuk sebagai manusia penggunaan IT. " Pengawasan juga kita tingkatkan, intinya ada enam area perubahan itu bagaimana maksimal kita ubah," tutur dia.
Kejaksaan Negeri Depok menurutnya sudah melaksanakan potensi dari mulai pimpinan sampai kebawah, seluruh anggota. "Saya lihat mereka berkomitmen untuk itu. Kita tinggal mengarahkan dan membimbing bagaimana melaksanakan enam area perubahan tadi."
"Saya secara pribadi yakin mempunyai keyakinan dan tekad kemudian rancangan kerjanya, personalnya juga ada kayakinan untuk saya tahun ini Kejaksaan Negeri Kota Depok ini akan meraih WTP, " tegasnya.
Di jawa Barat sendiri baru tiga Korps Adhyaksa yang sudah meraih WTP dari BPK. Ketiga tersebut ialah Kejaksaam Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan Kejaksaan Negeri Cirebon.
Lebih jauh dia mengatakan bahwa kejaksaan tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum, tapi tentu ada keterkaitan dengan sisi pemerintahan.
Karena, lanjutnya Kejaksaan menyadari bahwa Korps Adhyaksa itu harus berperan dari sisi pemerintahahan. Artinya, kejaksaan harus bersatu dalam menjalankan pembangunan.
Kejaksaan yang mengawal pembangunan kejaksaan pula yang mengawasi sekaligus terlibat. Itu satu sisi. Sisi kedua atau sisi pokoknya sebagai penegak hukum UImaka, ada target-target perkembangan kemajuan. Bagaimana cost penegak hukum itu bermuara kepada sebagian yang diharapkan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kejari Kota Depok Yudi Triadi mengatakan gedung putih Kejaksaan Negeri Kota Depok tidak lagi kumuh jika dibandingkan dengan kondisi sebelum-sebelumnya. "Untuk besuk tahanan kita tak manual lagi, begitu halnya dengan pengambilan tilang tak sesak-sesakan di loket. Intinya pelayanan telah dipersingkat," tandasnya (OL-13)
Pemprov Kalteng kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalteng atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 untuk yang ke-11.
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7)
BPK menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kemenag Tahun 2023.
Jajaran Kemenpora diharapkan bisa bersama-sama kembali mempertahankan predikat WTP untuk tahun-tahun berikutnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan predikat WTP yang diperoleh kementerian/lembaga dalam laporan pengelolaan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved