DPRD mendukung rekomendasi Dewan Riset Daerah (DRD) Jakarta, agar Kepulauan Seribu maju dalam segi perkembangan ekonomi.
Usulan Jakarta menjadi kota bisnis dan riset internasional, menyusul kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang menunjuk Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu Kota negara baru.
"Jakarta bakal menjadi kota internasional dengan event-event pariwisata. Kami juga ingin fokus memajukan Kepulauan Seribu yang selama ini perkembangan ekonomi paling minimal di Jakarta. Kita berharap adanya kota bisnis bisa mengembangakan Kepulauan Seribu seperti Bali," kata Ketua Komisi B DPRD dari Fraksi PKS, Abdul Aziz di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (24/2).
Menurut Aziz, sektor pariwisata menjadi salah satu penopang pendapatan DKI kota yang bakal menjadi kota bisnis. Saat ini, jarang ada kegiatan dengan skala internasional yang diadakan di Kepulauan Seribu.
"Event di Kepulauan Seribu kita bisa blow up dijadikan event internasional seperti Bali sekarang," kata Aziz.
Baca juga: Polemik Bali Jadi Wisata Syariah Terus Bergulir
Rekomendasi DRD yang menyebut Jakarta bakal menjadi kota bisnis dan riset internasional, diharapkan banyak investor yang datang. Jakarta, kata Aziz, sudah dikenal sebagai pusat bisnis.
"Kami berharap bahwa perusahaan perusahaan yang sudah eksisting ada di Jakarta tidak akan ikut pindah. Termasuk juga Bursa Efek tetap di Jakarta sehingga menjadi ikon bahwa Jakarta tetap menjadi kota bisnis yang akan kita kembangkan lagi tentunya," tandas Aziz.
Sekretaris Komisi 1 DRD DKI, Eman Sulaeman Nasim, mengatakan pihaknya merekomendasi Jakarta harus tetap menarik peluang investasi ekonomi dari segi pariwisata jika tidak lagi berstatus IKN.
Salah satunya menjadikan Kepulauan Seribu sebagai financial resort. Artinya, wilayah tersebut akan dijadikan tempat pelatihan, seminar, konferensi untuk masalah keuangan
"Dari kajian kami, dari enam kota administrasi, Kepulauan Seribu itu paling tertinggal. Kalau yang lain kan daratan, kep seribu kan pantai. Nah makanya dimanfaatkannya untuk resort pertemuan internasional bidang keuangan," tutur Eman usai rapat kerja dengan Komisi B DPRD. (OL-8)
