Survei Sebut Anies Baswedan Gubernur Terburuk Tangani DKI

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menempati urutan terakhir dalam survei lembaga riset Indo Barometer terkait dengan aspek keberhasilan Gubernur DKI Jakarta.

Anies hanya mendapat 15,2% dari kategori lima masalah utama di DKI Jakarta jika dibandingkan dengan pendahulunya, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dalam hasil survei yang dilakukan Indo Barometer terhadap 1.200 res-ponden yang tersebar di 34 provinsi itu, hanya 15,2% yang menganggap Anies berhasil jika dibandingkan dengan Joko Widodo 31% dan Ahok 25,8%.

“Inilah rapor tiga Gubernur DKI terakhir menurut masyarakat Indonesia, Joko Widodo 31%, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok 25,8%, dan Anies Baswedan 15,2%,” ucap Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, kemarin.

Hasil itu didapat dengan menggunakan lima kategori utama masalah Jakarta, antara lain banjir, kemacetan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi warga.

Soal banjir, aspek keberhasilan Anie­s hanya 4,1%, Jokowi 25%, sedangkan Ahok 42%.

Soal keberhasilan menangani kemacet­an, Anies mendapat 8,3%, Jokowi 25,3%, dan Ahok 35,3%.

Terkait dengan pendidikan, Jokowi unggul dengan 35,1%, Anies 25,3%, dan Ahok 15,3%. Untuk keberhasilan menangani masalah kesehatan di DKI, Jokowi berada di urutan pertama dengan 35,7%, disusul Anies 20,4%, dan Ahok 17,8%.

Dalam masalah ekonomi warga, Jokowi kembali unggul dengan 33,8%, disusul Ahok 18,4%, dan Anies 18%.

Survei Indo Barometer tersebut dilakukan di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan 1.200 responden. Margin of error sebesar 2,83% dan tingkat kepercayaan 95%.

Waktu pengumpulan data mulai 9 Januari hingga 15 Januari 2020 dengan teknik wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Responden survei ialah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih.

Menyederhanakan masalah

Pada kesempatan itu, Wali Kota Bogor Bima Arya yang hadir sebagai penanggap mengkritik hasil survei itu karena dianggap menyederhanakan masalah. Kepada Qodari, Bima menyebut hasil lebih mengedepankan nuansa politisnya ketimbang hasil riset. “Sebagai contoh masalah banjir yang lebih kelihatan nuansa politisnya ketimbang persoalan bersama,” ujarnya.

Menurut Bima, seharusnya survei tersebut juga mengungkapkan persoalan banjir di Ibu Kota bukan hanya problem yang dihadapi DKI Jakarta.

Sebagai contoh, ketika Bogor mengalami hujan deras selama 8 jam, hampir dipastikan Jakarta bakal kebanjiran walaupun tidak hujan. Belum lagi ada problem drainase di Jakarta yang juga merupakan tanggung jawab bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum. “Artinya ada problem lintas sektoral dan pemerintahan yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Begitu pun, tambah Bima, dengan problem kemacetan parah yang dihadapi Ibu Kota saat ini.

“Kan yang datang ke Jakarta banyak merupakan warga komuter yang datang dari Bogor, Bekasi, dan Tangerang,” pungkasnya. (Che/Medcom/J-1)