RTH Jadi Sentra Kuliner, PSI: Anies Harus Bertanggung Jawab

IZIN mendirikan bangunan (IMB) di ruang terbuka hijau atau RTH Muara Karang Timur, Pluit, Jakarta Utara dipertanyakan. Menurut anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Eneng Malianasari, berdasarkan papan proyek yang dipasang di lokasi pembangunan tertulis bahwa kegiatan tersebut mendapatkan izin Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) pada tanggal 8 Februari 2018. Sehubungan dengan itu, menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus bertanggung jawab. 

"Sudah jelas bahwa gubernur yang bertanggung jawab dalam masalah ini. Oleh karena itu, kami meminta agar gubernur tidak lempar badan ke anak buah,” kata Eneng Malianasari dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (5/2).

Baca juga: Tertipu WO, Puluhan Calon Pengantin Terancam Batal Nikah

Polemik tersebut bermunculan saat PDIP memprotes kebijakan tersebut dijadikan tempat kuliner lantaran seharusnya dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) yang dulu lahanya dibebaskam oleh mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP).

Lebih lanjut, Eneng mengatakan, bahwa sesuai Permendagri No. 116 tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, gubernur memimpin BKPRD dan bertanggung jawab atas penataan ruang daerah provinsi.

Sementara itu, berdasarkan Perda No. 1 tahun 2014 mengenai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, untuk luas lahan tertentu, hanya gubernur yang bisa memberikan izin melalui rapat BKPRD.

"Kami khawatir bahwa kasus ini hanya puncak gunung es. Oleh karena itu, Pemprov DKI harus transparan agar masyarakat bisa ikut mengawasi,” pungkasnya. (OL-6)